Jangan Mengharapkan Keadilan Pemilukada 2018

Oleh: Pares L.Wenda *   Dengan menerapkan Pasal 158 UU No.8 tahun 2015 tentang Pilkada, telah mematihkan demokrasi dan mengadaskan para pihak yang mencari keadilan pemilukada di MK kandas. UU sebelumnya sasaran sengketa Pilkada pada TSM (terstruktur, sistematis dan massif). Kalau menggunakan pendekatan pasal 158 artinya pelanggaran TSM yang terjadi termasuk dukungan...

Read More

DPT Fiktif Sumber konflik di Papua

Oleh : Lakius Peyon *)   Pemilu Gubernur Papua kian dekat. Aromanya sangat terasa di setiap sudut Papua. Sejumlah tokoh terbaik Papua bertarung. Iklim poliknya kian memanas. Tentu kita semua berharap politik di Papua aman dan damai.   Tetapi pengalaman pemilu di Papua sering kita meninggalkan jejak konflik. Bahkan menjadi konflik laten. Tidak tanggung2 kita selalu...

Read More

Tambahan Penghasilan Pegawai Pemprov Papua Layak Atau Membebani

Oleh :  Hariman Dahrif*) Kebijakan tambahan penghasilan bagi ASN Provinsi Papua, yang direncakan kali ini merupakan sekian kali kebijakan yang serupa diberlakukan dimulai dari era Kepemimpinan Gubernur Barnabas Suebu. Jika dicermati kronologis kebijakan itu dikeluarkan muaranya satu yakni keluhan akan prosentesi kehadiran ASN dalam melaksanakan tugas di OPDnya...

Read More

By Design Mewarnai Pilkada Papua: Berharap Pilkada 2018 Damai

Oleh Pares L.Wenda*   Di era reformasi ini! Sejak UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah atau lebih dikenal dengan UU Otonomi Daerah ditetapkan. Pesta demokrasi pilkada mulai dilakukan di seluruh Indonesia. Di Papua pesta demokrasi pilkada dimaksud mulai dilaksanakan pada tahun 2005, kalau saya tidak salah.   Dalam perjalanan pilkada teramati bahwa kedewasaan...

Read More

Menyelaraskan Arah dan Tujuan Membangun Daerah

Oleh Ardhian Prima Satya Pemerintah daerah tidak dapat mengarahkan pembangunan yang ada tanpa melihat kompas dan peta menuju tanah impian, dalam hal ini kompas dan peta itu adalah RPJMD. RPJMD membutuhkan penjabaran rinci yang dibutuhkan masing-masing bagian yang ada di “kapal besar” bernama pemerintah daerah.  Ketika kompas dan peta tujuan tidak pernah digunakan...

Read More

Dinas Kebudayaan Provinsi Papua dan Nasib Pesta Budaya Papua

Oleh: Dominggus Rumbewas *) Pesta Budaya Papua adalah salah satu kegiatan pada program pembinaan kebudayaan daerah dalam hal ini seni dan budaya Orang Asli Papua yang masuk kategori Seni pertunjukan dan pameran yang dimiliki suku – suku bangsa atau etnik di Provinsi Papua seperti suku bangsa/ etnik Tobati Injros di Kota Jayapura, suku bangsa/ etnik Sentani di Kabupaten...

Read More

Disangka Korupsi, Padahal Tidak Mengambil Uang Negara

Oleh : Hendrik Dengah *) Salah satu jenis tindak pidana korupsi yang sering terjadi adalah korupsi Merugikan Keuangan Negara. Keuangan Negara menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 1 Angka 1 “adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik...

Read More