 |
| Oleh Neles Tebay* |
PEMERINTAHAN Presiden Joko “Jokowi” Widodo memberikan
prioritas pada pembangunan infrastruktur untuk mempercepat dan mengerakkan
perekonomian di Tanah Papua (Kompas com.19/7). Infrastruktur
mesti digenjot karena banyak daerah masih terisolir. Juga belum ada
konektifitas antar kabupaten. Harga barang masih mahal. Kekayaan alam Papua
seperti pertambangan, pertanian, kehutanan, sektor kelautan, dan perikanan,
belum bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat Papua.
Kunci untuk menggerakan ekonomi di
tanah Papua, menurut Presiden Jokowi, adalah pembangunan infrastruktur. Maka
Pemerintah melakukan percepatan pembangunan infrastruktur di Tanah Papua,
seperti pembangunan bandara, pelabuhan, jalan, dan jembatan.
Pembangunan infrastruktur digenjot
membuka semua wilayah di Tanah Papua dari isolasi. Juga untuk
memperlancar konektivitas antar wilayah, antar kabupaten, antar daerah, dan
bahkan dalam suatu daerah.
Pembangunan
infrastruktur ini, diharapkan agar kekayaan alam Papua
dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dan
mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan pemerataan di tanah Papua.
itu, Presiden Jokowi mengakui bahwa banyak
pekerjaan yang masih harus dikerjakan, terutama membangun daerah-daerah
terisolir, membangun daerah yang ada di kawasan perbatasan Papua.
Berkat dan ancaman
Papua memang membutuhkan pembangunan
infrastruktur. Kita menghargai upaya percepatan pembangunan infrastruktur yang
sedang dikerjakan oleh pemerintah. Tetapi kita bertanya juga: Siapa yang akan
memperoleh keuntungan dari pembangunan infrastruktur fisik ini? Bagaimana
kesiapan orang Papua untuk memanfaatkan infrastruktur yang dibangun
Pemerintah?
Di satu pihak, pembangunan
infrastruktur seperti jalan, jembatan, bandara, pelabuhan, dan infrastruktur lainnya,
akan membuka akses bagi orang lain (non-Papua) masuk hingga ke daerah-daerah
yang baru dibuka. Begitu jalan raya tembus ke suatu daerah, seperti yag terjadi
pada daerah-daerah lain, banyak orang dari luar Papua (Non-Papua)
akan menyerbu masuk dan menetap di tempat baru. Kalau selama ini terhalang oleh
sulitnya transportasi, kini mereka dengan mudah masih dan menetap di
daerah-daerah baru berkat tersedianya infrastruktur fisik. Kedatangan mereka
tentu tidak dapat dilarang atau dihalangi, karena mereka adalah Warga negara
Indonesia (WNI) yang mempunyai hak untuk hidup di seluruh Wilayah Republik
Indonesia.
Mereka sudah terbiasa dengan
perdagangan. Mereka mempunyai kemampuan untuk membaca peluang-peluang ekonomi.
Mereka mempunyai berbagai ketrampilan. Mereka juga memiliki alat transportasi
seperti kendaraan beroda dua dan empat. Dengan terbukannya isolasi melalui
pembangunan infrastruktur, mereka akan menduduki tanah sepanjang jalan. MEreka
akan memanfaatkan segala potensi dan kesempatan ekonomi yang ditemukan di
daerah baru. Mereka akan cepat berkembang dalam bidang ekonomi. Dengan demikian
pembangunan infrastruktur menjadi berkat bagi mereka.
Lalu bagaimana dengan Orang
Papua? Mereka tidak terbiasa dengan ekonomi perdagangan. Mereka
tidak mampu membaca peluang ekonomi yang tercipta berkat pembangunan
infrastruktur. Mereka juga tidak mempunyai ketrampilan dalam banyak bidang
kehidupan. Mereka belum mampu menggunakan infrastruktur, seperti jalan raya,
yang disiapkan Pemerintah. Mereka belum siap menggunakan infrastruktur yang
dibangun Pemerintah. Sehingga apabila perhatiannya terfokus hanya pada
pembangunan fisik, akan berdampak
negatif terutama bagi orang Papua. Orang Papua akan tersisih di atas tanah
leluhurnya sendiri. Pembangunan infrastruktur menjadi ancaman bagi orang Papua.
Kita tidak mengharapkan hal ini terjadi.
Infrastruktur
sosial
Lalu apa yang perlu dilakukan agar
pembangunan infrastruktur menjadi berkat bagi banyak orang, terutama bagi orang
Papua? Kami berpendapat bahwa selain infrastruktur fisik, pemerintah perlu
melaksanakan juga pembangunan infrastruktur sosial. Pembangunan infrastruktur
tidak perlu didahulukan karena hal ini mengancam keberadaan orang Papua.
Pembangunan
infrastruktur fisik dan sosial perlu dilaksanakan secara simultan agar orang
Papua disiapkan kemampuan dan ketrampilannya sementera pembangunan
infrastruktur dilaksanakan. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Provinsi
dan kabupaten) perlu membahas tentang pembangunan infrastruktur seperti apa
yang perlu diilaksanakan di daerah dimana pembangunan infrastruktur sedang
digalakkan.
Tanpa pembangunan infrastruktur sosial,
atau apabila pembangunan infrastruktur didahulukan, maka orang Papua yang belum
siap ini akan tersisih. Maka pembangunan infrastruktur fisik akan mempercepat
proses marginalisasi orang Papua. Semoga tidak.#
_______________
*Neles Tebay adalah pengajar pada Sekolah Tinggi
Filsafat Teologi Fajar Timur di Abepura.
0 komentar:
Posting Komentar