Kampanye Berintegrasi

Penulis : Sombuk Musa Yosep* -----

Pilkada serentak di Indonesia  telah memasuki tahapan kampanye yang akan berlangsung kurang lebih tiga bulan lamanya. Itulah waktu yang disiapkan oleh regulasi Pemilu bagi  pasangan calon kepala daerah di tingkat Provinsi dan kabupaten/kotamadya dan tim kampanye yang mendukungnya dapat menyampaikan visi, misi, dan program kepada khalayak pemilih (voters)  sebagai tawaran atau janji yang akan dilaksanakan apabila mereka terpilih sebagai gubernur dan wakil gubernur atau bupati dan wakil bupati dalam masa jabatan 5 tahun ke depan. Besar harapan para insan demokrasi bahwa event kampanye dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dengan mengedepankan cara-cara yang mengindikasikan kedewasaan berpolitik dari pelaku kampanye tersebut.

PKPU No. 7/2015 telah mengatur bahwa  pelaksanaan kampanye itu dilaksanakan dalam bentuk-bentuk yang mengepankan suasana dialogis, bukan  mobilisasi, antara pasangan kandidat dan para pemilih dengan harapan  terbangunnya rasionalitas politik   dalam memilih pemimpin di daerahnya.  Oleh sebab itu, bentuk-bentuk kampanye yang bersifat pengumpulan massa dalam bentuk rapat umum dihindari sedapat mungkin dan diperbolehkan oleh peraturan hanya satu kali selama masa kampanye.  Dengan perkataan lain, sangat diharapkan terciptanya aktivitas kampanye Pemilukad yang berintegritas dan bermartabat.

Namun demikian,  disadari bahwa karena pada hakekatnya Pemilu itu adalah sebuah kontestasi politik untuk menggapai kekuasaan,   para kandidat cenderung berusaha dengan segala cara untuk meraih dukungan dari pemilih dara hari pemilihan (voting day).  Tidak jarang para kandidat bertindak  eksesif atau melampaui batas/rambu-rambu aturan yang berlaku.   Dalam hal ini, perilaku politik dan strategi menggapai dukungan maksimal agar memenangkan Pemilu sangat menentukan tercapainya kompetisi politik yang berkualitas dan bermartabat. 

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh para kandidat dan masyarakat umum  agar ajang kampanye lebih memberi makna positif bagi kemajuan demokrasi dalam konteks  Pilkada Serentak 2015.

v Pertama,  para kandidat dan tim kampanyenya fokus pada penyampaian visi dan missinya sejalan dengan rencana jangka panjang pembangunan daerah, persoalan dasar, dan kondisi obyektif daerah. Publik akan menilai apakah ada rasionalitas dalam visi dan misi yang diajukan oleh pasangan calon dan apakah dalam kurun waktu lima tahun ke depan mereka  dapat mencapainya; 

v Kedua, para  kandidat dan tim kampanyenya hendaknya sekuat mungkin menghindari upaya untuk menyerang kekurangan atau menjelek-jelekan pasangan calon lain (black campaign). Selain tidak produktif, paslon akan kehilangan waktu dan fokus pada upaya meyakinkan pemilih berdasarkan visi, misi dan program andalannya. Selain itu black campaign beresiko dipidana, bahkan konflik terbuka;   

v Ketiga, kampanye yang sehat ditujukan  membangun rasionalitas pemilih dalam menjatuhkan pilihannya. Namun demikian, dalam praktek ditemukan kampanye bersifat eksessif (jor-joran) karena dukungan finansial yang kuat.  Proses seperti ini harus dikendalikan, dan oleh sebab itu setiap paslon harus bisa transparan dan akuntable dalam hal sumber pendanaan kampanyenya. Di era keterbukaan saat ini, akuntabilitas dalam dana kampanye adalah sebuah keniscayaan;

v Keempat , para kandidat dan tim kampanye harus patuh pada aturan main (the rule of the game)  kampanye dalam hal jadwal, tempat, bentuk/metode, sasaran, serta menghindari hal-hal yg dilarang dalam peraturan dan perundang-undangan kampanye.  Selain  dapat meningkatkan kualitas kampanye, kepatuhan ini juga akan menghindarkan paslon dari sejumlah masalah baik  yang terkait dengan pencitraan negatif di masyarakat maupun bersifat administratif bahkan, lebih jauh lagi masalah pidana.  

v Kelima,  politik uang  (money politics) dalam kampanye. Praktek ini praktek yang sering dipergunakan dalam kampanye dengan mengambil beberapa bentuk seperti pembagian barang, uang, alat produksi, dan sebagainya untuk merebut simpati dari pemilih. Selain licik, money politics akan menjerat pasangan calon itu sendiri dengan penerapan pidana kampanye, bahkan ketika terpilih dan sudah menduduki jabatan sebagai kepala daerah.   

Keenam, abuse of power dari para kandidat yang tergolong incumbent.  Kandidat ini tetap masih menduduki posisinya sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah pada saat kampanye berlangsung.  Berbeda dengan ASN (Aparatur Sipil Negara), anggota legislatif dan pegawai BUMN/D yang harus berhenti dari jabatannya 60 hari sejak ditetapkan menjadi calon,  kandidat  incumbent/petahana hanya diberikan ijin cuti pada saat jadwal kampanyenya berlaku.   Kadang-kadang, para kandidat incumbent tergiur untuk menggunakan jabatannya, misalnya menyerahkan paket bantuan pemerintah sebagai bupati/wakil bupati di masa kampanye, atau meresmikan fasilitas fisik dan sebagainya di masa kampanye, dan lain sebagainya sehingga memberikan kesan bahwa kampanyenya ‘bukan janji, tapi bukti’.  Ada juga kemungkinan penggunaan sarana dinas termasuk pelibatan pegawai negeri sipil.

Harapan publik adalah bahwa kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon dan tim kampanyenya dapat berlangsung penuh kedewasaan dan bebas dari intrik-intrik yang justru akan

menghambat bahkan mengkerdilkan pertumbuhan demokrasi di Indonesia.  Kampanye diharapkan dapat membangun rasionalitas pemilih berdasarkan visi, misi, program dan kapasitas dari pasangan calon untuk dapat mencapai visi dan misi yang ditawarkan.  Dengan lain perkataan, kiranya kampanye berintegritas dapat menghindarkan pemilih untuk membeli ‘kucing dalam karung’ .

 *Sombuk Musa Yosep, penulis adalah Anggota KPU Provinsi Papua

 ( dipublikasi di Cenderawasih Pos pada 27 September 2015)

Read More

Mencermati Kebijakan Transfer Nontunai Dalam APBN 2016

Penulis : Hans Z. Kaiwai *----

Beberapa tahun terakhir, masalah belum optimalnya penyerapan anggaran masih menjadi tantangan fiskal di daerah. Saat ini dengan adanya peningkatan anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa  dalam APBN 2016 menutut pemerintah daerah untuk mempercepat penyerapan anggarannya. Pada tahun 2016, pemerintah daerah, yang tidak menggunakan Dana Transfer dan Dana Desa dari pemerintah pusat secara maksmimal dan cenderung memarkir dana tersebut di bank, perlu mencermati adanya kebijakan transfer nontunai dalam APBN 2016.

 Payung hukum kebijakan tersebut diatur dalam Pasal 15 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang APBN 2016. Disana diatur bahwa “penyaluran anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa dapat dilakukan dalam bentuk tunai dan nontunai” dan “bagi daerah yang memiliki uang kas dan/atau simpanan di bank dalam jumlah tidak wajar, dilakukan konversi penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) dan/atau Dana Alokasi Umum (DAU) dalam bentuk nontunai”.

 Selanjutnya untuk mengimplementasikan kebijakan transfer nontunai tersebut, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 235/PMK.7/2015 tentang Konversi Penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) dan/atau Dana Alokasi Umum (DAU) dalam bentuk Nontunai. Dimana kebijakan ini dimaksudkan untuk mendorong penyerapan APBD yang optimal dan tepat waktu, dan mengurangi uang kas dan/atau simpanan pemerintah daerah di bank dalam jumlah yang tidak wajar.

 Kebijakan transfer nontunai ini dikuatirkan dapat mempengaruhi likuiditas perbankan di daerah. Walaupun demikian, hal ini dipandang sebagai suatu instrumen kebijakan fiskal yang dapat mengontrol perilaku pemerintah daerah dalam memarkir anggaran transfer di perbankan, terutama ketika telah dilakukan penguatan desentralisasi fiskal melalui peningkatan penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

 Ketika mengamati postur APBN 2016 dari sisi belanja, kita mendapati adanya perubahan yang cukup mendasar dibandingkan APBN sebelumnya. Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa mencapai Rp 723,3 triliun, naik Rp 79,4 triliun (12 persen) dari pagu anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa APBNP 2015. Sementara itu, pagu Dana Alokasi Khusus (DAK) ditingkatkan dari 58,8 triliun pada APBNP 2015 menjadi Rp 208,9 triliun dalam APBN 2016 atau naik Rp 150,1 triliun (255 persen).

 Belanja yang ekspansif pada APBN 2016 dimaksudkan untuk meningkatkan anggaran infrastruktur di daerah dalam upaya memperkuat fondasi pembangunan yang berkualitas dan mewujudkan misi membangun Indonesia dari pinggiran. Pengalokasian dan penyaluran belanja negara yang besar ke daerah ini tentu harus dikelolah dengan baik agar mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dana Menganggur

Kita mengetahui bersama bahwa dalam beberapa tahun anggaran terakhir, adanya simpanan pemerintah daerah di bank dalam jumlah yang tidak wajar. Dana menganggur pemerintah daerah, di seluruh Indonesia, mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

 Misalnya, pada tahun 2013, simpanan pemerintah daerah di bank sebesar Rp 92,4 triliun meningkat menjadi Rp 113,2 triliun di tahun 2014. Dan pada tahun terakhir yaitu tahun 2015, jumlah simpanan pemerintah daerah mencapai Rp 291,5 triliun di bulan September.

 Dari amatan terhadap pola pergerakan simpanan pemerintah daerah di bank, biasanya meningkat pada bulan April, kemudian meningkat lagi pada bulan Juni, dan akan mencapai puncaknya pada bulan September. Pola pergerakan simpanan seperti ini ada hubungannya dengan pola tahapan penyaluran dana transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.

 Disamping itu, masih adanya tantangan klasik dalam pola penyerapan anggaran. Biasanya belanja pemerintah daerah menumpuk pada triwulan III dan IV. Sementara itu, adanya dana menganggur pemerintah daerah di perbankan yang cukup besar bahkan dalam jumlah yang tidak wajar.

Walaupun pada akhirnya anggaran tersebut dapat dibelanjakan dengan sangat cepat pada dua bulan terakhir (November, Desember). Namun pola penyerapan anggaran seperti ini tidak sehat dan perlu diperbaiki untuk meningkatkan kualitas belanja pemerintah daerah.

Kebijakan Transfer Nontunai

Untuk mengantisipasi kembali terjadi dana mengganggur di tahun 2016 seperti tahun-tahun sebelumnya, pemerintah telah merumuskan kebijakan transfer nontunai dalam APBN 2016.  Konversi penyaluran DBH dan/atau DAU dalam bentuk transfer nontunai dilakukan melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN).

 Dimana berdasarkan kebijakan tersebut, daerah yang patut dikonversi Transfer DBH dan DAU-nya dalam bentuk transfer nontunai adalah daerah yang memiliki saldo kas dan setara kas melebihi belanja operasi dan 50% belanja modal untuk kurun waktu 3 bulan berikutnya. Dimana data untuk menentukan daerah layak konversi diperoleh dari laporan posisi kas bulanan dan ringkasan realisasi APBD bulanan.

 Misalnya, posisi kas daerah bulan Februari Rp 100, sementara rencana pengeluaran operasi dan belanja modal 3 bulan berikutnya (April, Mei, Juni) masing-masing Rp 25, atau total Rp 75, maka adanya dana menganggur sebesar Rp 25. Dan jika rata-rata nasional dana menganggur sebesar Rp 23, maka daerah tersebut ditetapkan sebagai daerah layak konversi pada penyaluran Triwulan I (bulan Maret).

 Untuk itu pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota di Papua perlu mencermati dan mengantisipasi dalam mengelolah manajemen kas daerah, sehingga nantinya tidak masuk dalam daerah yang ditentukan sebagai daerah yang mendapatkan transfer nontunai DBH dan DAU.

 Kiranya dengan adanya kebijakan pengendalian dana menganggur melalui kebijakan transfer nontunai DBH dan DAU ini, akan mengakibatkan semakin berkurangnya akumulasi dana menganggur pemerintah daerah di perbankan. Dan sebaliknya semakin meningkatnya penyerapan anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Dan juga semakin optimalnya penyerapan APBD sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Penulis adalah Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Cenderawasih,

Ekonom Kementerian Keuangan.

Read More

Hukum Bukan Sekadar Ilmu, tapi Juga Gerakan

Penulis : Mahfud MD* -----

RABU tengah hari, (23/9), saya baru mendarat di Kuala Lumpur,  Malaysia. Saya berada di sana untuk memenuhi janji  menyampaikan khotbah Idul Adha di KBRI keesokan harinya. Di sana saya sekaligus berbicara tentang ”Islam dan Kebangsaan” dengan  warga NU dan komunitas Gusdurian yang menggelar acara diskusi di Universitas Islam Antarbangsa Malaysia.

 Saat makan siang, Duta Besar Indonesia di Kuala Lumpur Herman Prayitno menyampaikan berita duka itu. ”Adnan Buyung Nasution wafat, Pak,” katanya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sehebat apa pun manusia, setinggi apa pun kedudukannya, sebanyak apa pun kekayaannya, akhirnya akan kembali kepada-Nya.

 Adnan Buyung Nasution atau akrab disapa Bang Buyung sudah kembali kepada-Nya. Bang Buyung kini tinggal menjadi kenangan indah bagi dunia penegakan hukum di negeri ini. Saya mengenal nama Bang Buyung sejak masih menjadi mahasiswa tingkat sarjana muda (tingkat III) pada awal 1980-an.

 Namanya begitu moncer di seantero Indonesia sebagai advokat dan perannya sebagai pendiri Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang penuh idealisme itu. Bang Buyung menyadarkan kita bahwa Indonesia ini membutuhkan banyak advokat atau pengacara yang berintegritas dan profesional.    Sebab, banyak orang miskin yang diperlakukan sewenang-wenang dan disiksa tanpa mendapat pembelaan hukum.

 Bang Buyung mengajarkan, hukum bukan sekadar pasal-pasal dan cara menafsirkannya agar Sinkron secara horizontal dan vertikal. Di balik hal-hal yang teknis-prosedural seperti itu, ada yang lebih penting: keadilan sebagai sukma hukum.

 Hukum tidak bertumpu pada otak atau logika semata, tapi juga pada bisikan hati nurani  agar hukum bisa ditegakkan sesuai dengan sukmanya, yaitu keadilan.  Tanpa menjadi dosen resmi, saat itu Bang Buyung telah mengajari para pelajar bidang hukum bahwa hukum itu bukan sekadar ilmu, tapi juga gerakan.  Gerakan membela kaum yang lemah. Gerakan menegakkan keadilan.

 Melalui berbagai kegiatannya, Bang Buyung telah melahirkan banyak pejuang penegak hukum, bukan hanya para pembelajar hukum sebagai ilmu. Dia berkeliling ke berbagai tempat untuk mengampanyekan gerakannya dalam penegakan hukum dan keadilan. Dari binaannyalah lahir tokoh-tokoh pejuang hukum di berbagai tempat.

 Di Jakarta, misalnya, ada nama Todung Mulya Lubis dan Abdul Rahman Saleh. Di Jogjakarta ada nama Artidjo Alkostar, Dahlan Thaib, Kamal Firdauz, dan Henry Yosodiningrat. Di Jawa Timur ada nama Zaidun, Munir,  dan lain-lain. Otto Hasibuan dan Bambang Widjojanto juga jebolan LBH hasil besutan Bang Buyung.

 Bang Buyung juga mampu memancing orang dari luar fakultas hukum untuk menjadi pejuang-pejuang hukum. Sebutlah Mulyana W. Kusumah yang orang FISIP UI, Hendardi yang lulusan ITB, atau Teten Masduki yang lulusan IKIP.

 Pasca peluncuran LBH pada 1979/1980 oleh Bang Buyung, dunia penegakan hukum di Indonesia menjadi meriah. Di kampus-kampus banyak mahasiswa yang mengidolakan dan ingin menjadi advokat seperti Bang Buyung. Kalau Bang Buyung hadir dalam sidang atau berdiskusi di kampus, banyak mahasiswa yang histeris mengelu-elukannya.

 Seruan nya selalu konsisten, ”Kalian harus berjuang menegakkan hukum dan ke adilan. Negara kita ini negara hukum.” Pada awal 1980-an saya termasuk salah seorang yang sering mengejar acara-acara Bang Buyung. Penampilannya selalu memukau. Logikanya bagus.

 Sikapnya  tegas, bahkan terkesan garang. Seusai kuliah, saya sering diundang dalam acara-acara penting Bang Buyung, baik acara temu ilmiah maupun acara keluarga. Saya juga selalu diundang pada hari ulang tahunnya. Bahkan diundang untuk berbicara atau memberikan sambutan dalam acara-acara penting yang diadakan nya.

 Karena rasa hormat saya pula, saya menyempatkan diri hadir saat Bang Buyung dikukuhkan sebagai guru besar pada Melbourne Law School, The University of Melbourne, Australia. Meski begitu, saya juga sering mengkritik Bang Buyung, baik langsung maupun melalui SMS.

 Bahkan  juga menulis di koran. Saat dia membela terdakwa korupsi, saya kritik dia dengan mengingatkan bahwa dia mengajari kita untuk menegakkan keadilan. Dia menjawab, ”Saya tak pernah membela kejahatan atau korupsinya. Saya membela hak-haknya  agar tidak diperlakukan sewenang-wenang.” Dulu Bang Buyung memanggil  saya dengan nama saya saja, Mahfud. Tapi, sesudah saya menjadi menteri, sejak 2000-an dia memanggil saya ”adik” atau ”dinda”. Meski begitu, dia selalu korek dan bersikap sebagai profesional sejati.

 Ketika menangani perkara di Mahkamah Konstitusi dan saya yang memimpin sidang, Bang Buyung tetap berlaku hormat terhadap pengadilan. Setiap diberi kesempatan berbicara, Bang Buyung selalu berdiri dengan penuh hormat, memulai pembicaraan dengan membungkuk hormat, dan mengakhirinya dengan membungkuk pula. Saya yang kalau bertemu dengannya di luar sidang biasanya dipanggil ”Mahfud” atau ”adik” saja, di dalam sidang Bang Buyung memanggil saya ”yang mulia” dengan serius, tanpa dibuat-buat.

 Sebenarnya, sebelum terbang ke Malaysia, saya sudah berjanji dengan Todung Mulya Lubis untuk bertemu dengan Bang Buyung. Bang Buyung sudah mengiyakan. Tapi, Allah telah memanggilnya sebelum pertemuan itu berlangsung. Selamat jalan, Bang Buyung. Sejarah dunia penegakan hukum akan mencatat nama Abang dengan tinta emasnya. Beristirahatlah di sana dengan tenang. (*)  

(In Memoriam Adnan Buyung Nasution)

*Guru Besar Fakultas Hukum UII

Jogjakarta dan Mantan Ketua

Mahkamah Konstitus

Read More

Jokowi dan Ide-Ide "Gila" Untuk Papua

Penulis : Dr. Neles Tebay * -----

PRESIDEN  Joko Widodo, yang secara populernya dikenal dengan nama Jokowi, telah mengunjungi Tanah Papua, 8-11 Mei 2015. Dalam kunjungannya yang pertama tahun ini,dia melakukan berbagai kegiatan di beberapa daerah yakni di Jayapura, Merauke, Manokwari, dan Sorong.

 Merefleksikan kembali kunjungan Presiden Jokowi ini, dia secata jelas terlihat sebagai orang yang berpikir “out of the box”. Dia berjiwa besar, berpikir besar, dan berkomitmen untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan besar yang saya kategorikan sebagai ide-ide “gila”, demi suatu perubahan yang besar di Tanah Papua. Sebagai seorang visioner (a man with vision), dia mempunyai visi yang cemerlang tentang masa depan Papua.

Papua sudah menjadi tanah konflik selama 52 tahun berintegrasi ke dalam Republik Indonesia, sejak 1 Mei 1963. Tetapi Presiden Jokowi punya ide “gila” dimana dia mau memperbaharui Papua dari Tanah Konflik menjadi Tanah Damai. Dia menegaskan, “Kita ingin menciptakan Papua dan Papua Barat sebagai wilayah yang damai, adil, dan sejahtera” (Kompas, 10/5). Papua yang damai ingin diwujudkannya melalui cara-cara yang “gila” pula.

 Presiden Jokowi memahami bahwa upaya mewujudkan Papua yang damai mesti didukung oleh infrastruktur yang memadai. Oleh sebab itu, pemerintah pusat mengalokasikan dana sebanyak Rp 6 Triliun untuk infrastruktur, seperti pembangunan jalan dan jembatan, pengairan dan irigasi, sanitasi dan air minun, dan Perumahan. Jokowi berkomitmen untuk menghubungkan seluruh Papua dengan membangun Jalan Trans Papua sepanjang 3986 Km dan diharapkann rampung tahun 2019.

 Ide “gila” yang satu ini tidak pernah terlintas dalam benak semua Presiden sebelumnya yakni pembangunan rel kereta api di Bumi Cenderawasih. Melihat kondisi geografis yang berat, banyak orang mengamini bahwa membangun jalan raya biasa saja tidak mungkin, apalagi rel kereta api. Bagi seorang Jokowi, seluruh dataran Papua dapat dihubungkan dengan rel kereta api, mulai dari kota Sorong di Provinsi Papua Barat hingga kota Jayapura di Provinsi Papua.

 Pembangun pelabuhan laut seluas 7000 Ha yang terpadu dengan sentra power plan, pelabuhan, dan kawasan industri di Sorong, dan pembukaan lahan persawahan seluas 1,2 juta hektar di Merauke merupakan ide-ide besar lainnya.

 Presiden Jokowi mengkombinasikan ide-ide “gila” ini dengan kebijakan-kebijakan populis yang menaikkan tingkat kesejahteraan rakyat. Dia memperlihatkan pentingnya peningkatan kesejahteraan rakyat demi terwujudnya perdamaian melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang dibagikan kepada sejumlah warga kota Jayapura.

 Suatu ide besar yang disambut gembira dunia internasional adalah pembukaan akses bagi wartawan asing ke Papua. Jokowi sebagai satu-satunya Presiden Indonesia yang berani mengizinkan wartawan asing dengan bebas masuk ke Tanah Papua.

 Pemberian Grasi kepada lima orang narapidana politik (napol) Papua, yang dipandang sebagai separatis yang adalah musuh Negara Indonesia, juga merupakan suatu ide “gila”. Jokowi meyakini bahwa penahanan para napol ini tidak menyelesaikan konflik Papua. Dia memilih jalan dialog, bukan jalur hukum, dalam upaya mengatasi dimensi politik dari konflik Papua. Pemberian grasi ini dilakukan, bukan sebagai upaya pencitraan Jokowi, melainkan sepenuh hati dan tulus untuk menciptakan Papua yang damai.

 Presiden Jokowi meminta TNI-POLRI untuk meninggalkan pendekatan keamanan dan menggunakan pendekatan kesejahteraan. Tanah Papua ingin dijadikan negeri yang damai, maka ”jangan dipanas-panasi lagi,” pinta Presiden.

 Jokowi bahkan mempunyai ide “gila” yang lain yakni ingin berdialog dengan OPM, termasuk dengan Goliat Tabuni selaku pimpinan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN-PB). Satu tantangan dialog yang perlu diatasi, menurut Jokowi, adalah adanya ketidakpercayaan antara TNI-POLRI dan warga sipil.

 Menurut pengamatan kami, sikap ketidakpercayaan terasa juga dalam hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, orang Asli Papua dan warga Papua yang berasal dari luar Tanah Papua, dan antara rakyat Papua dan Pemerintah Pusat. Sudah tentu bahwa ketidakpercayaan tersebut menghambat tidak hanya dialog antara Pemerintah dengan berbagai pihak melainkan juga partisipasi aktif dan penuh dari warga Papua dalam pelaksanaan ide-ide besar di atas.

 Guna menghancurkan ketidakpercayaan dan membangun kepercayaan dari rakyat, Pemerintah Daerah pada dua provinsi dan 40 kabupaten/kota bersama Pemeritah Pusat mempersiapkanngun seluruh warga Papua, baik orang asli Papua maupun paguyuban dari luar Papua yang hidup di Papua, untuk secara bersama berdiskusi tentang indikator-indikator Papua Tanah Damai, mengidentifikasi masalah-masalah yang menghambat perdamaian, dan menemukan solusi-solusi yang realistis dan terukur demi terwujudnya Papua yang damai. Diskusi ini perlu dilaksanakan di seluruh kabupaten dan kota pada Provinsi Papua dan Papua Barat, sehingga seluruh warga Papua dapat mempunyai visi dan persepsi yang sama tentang Papua Tanah Damai.

 Dalam kunjungan berikutnya, entah kapapun waktunya, Presiden Jokowi dapat melakukan monitoring atas pelaksanaan ide-ide “gila” dan tahapan-tahapan dialog demi perwujudan Papua Damai. Dengan demikian, Presiden Jokowi memainkan peranannya sebagai kapten yang bertanggungjawab penuh atas pelayaran kapal Papua menuju pelabuhan Tanah Damai. #

*Neles Tebay adalah dosen STFT Fajar Timur dan Koordinator Jaringan Damai Papua (JDP) di Abepura.

Read More

Antropolog (Tukang?) dan Sang Liyang

Penulis : I Ngurah Suryanan* -----

SALAH satu perbincangan (wacana) yang tidak habis-habisnya diperdebatkan dalam ilmu-ilmu sosial humaniora, dalam hal ini ilmu antropologi, adalah yang berhubungan dengan relasinya dengan orang lain yang menjadi subyek dari kerja seorang antropolog. Sang liyan (orang lain) di luar diri mereka menjadi pertanyaan penting tentang subyektifitas (baca: posisi dan keberpihakan) antropolog dalam melihat isu-isu yang menjadi kajiannya. Perbincangan ini mengerucut kepada isu metodologi dan lebih jauh adalah ontologi (menjadi) dari ilmu antropologi dan antropolog itu sendiri. Secara metodologi sudah sering didiskusikan bahwa ilmu-ilmu humaniora (antropologi) berakitan erat dengan subjektifitas manusia dan kebudayaannya. Antropologi membangun pengetahuannya dari subyeknya yaitu rakyat itu sendiri. Alih-alih mengatasnamakan rakyat, antropolog dituntut untuk berpihak dan bersama rakyat membangun pengetahuannya.

Read More

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Otonomi Khusus

Penulis : Yulianus Uropdana, SH. M.Hum

DALAM rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (good and clean government) di provinsi Papua, hendaknya semua komponen anak bangsa di daerah ini berperan aktif melakukan perubahan-perubahan di segala aspek pembangunan berkelanjutan (sustainable development) demi menjawab tantangan-tantangan kehidupan sosial kemasyarakatan maupun masalah arus globalisasi yang terus merujuk pada pelemahan daya saing dan pengerokan sikap mental menuju instanisasi serta polariasai kehidupan berbangsa dan bernegara.

Perlakuan kekhususan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah provinsi papua dalam bentuk pemberlakuan undang-undang nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi khusus (otsus) maupun beberapa produk regulasi (regulation) lainnya bermaksud mempercepat peningkatan taraf hidup melalui proses pendekatan pembangunan, sehingga keseimbangan kesejahteraan bisa dapat terwujud antara masyarakat provinsi papua dan masyarakat daerah Indonesia lainnya.

Salah satu bentuk kekhususan guna memperlancar akomodasi serta proses pembangunan sebagaimana diharapkan pemerintah adalah, semakin bertambahnya jumlah nilai uang otonomi khusus yang dianggarkan secara periodik ke rekening pemerintah di tingkat provinsi yang kemudian disalurkan ke setiap kabupaten dan kota di papua.

Memang uang bukan segala-galanya tetapi uang bisa dapat mengatur segala-galanya, sehingga terpenting bagi kita saat ini adalah melakukan tindakan Monitoring dan Evaluasi terhadap implementasi dana otonomi khusus yang selama ini di anggarkan untuk merealisasi program-program pembiayaan langsung maupun tidak langsung di seluruh tingkat pemerintahan yang ada. Monitoring dan evalusia bertujuan mereformasi, merevitalisasi dan mengintegrasikan rantai birokrasi dengan melihat keberhasilan program atas jumlah anggaran yang dikerjakannya.

Meninjau dan menilai kembali penggunaan anggaran sumber dana otonomi khusus atas keberhasilan dari kendala-kendala, peluang serta tantangan memungkinkan tercapainya efisiensi, efektifitas, akuntabilitas, proporsionalitas, profesionalitas penyelenggaraan pemerintahan daerah semakin nampak nantinya. Harapan optimisme akan terwujud, bila  pemerintah daerah konsisten membangun komunikasi efektif dan etika birokrasi serta transparansi anggaran sesuai dengan pos anggaran, tujuan dan manfaatnya.

A.    Pandangan Masyarakat

Dibenak masyarakat umum (awam) yang selalu di ingat dan diperbincangkan, bahkan memperbandingkan adalah pelakksanaan antara jumlah nilai uang dana otonomi khusus tahun terkait yang dibagikan pemerintah, dengan pelaksanaan tindakan nyata pemerintah (implementatif). Hal ini wajar saja karena pemerintah dianggap mengetahui masalah masyarakat, pengelolah dan pengguna anggaran, memiliki kewenangan serta kekuasaan mengatur dan memerintah. Lain sisi persepsi masyarakat juga memang dianggap keliru karena tingkat pemahaman maupun prinsip-prinsip pengelolaan anggaran tentu berbeda dengan apa yang pikirkan masyarakt umum. Baik menyangkut pembahasan dan penetapan anggaran, kas anggaran daerah, penghematan, prinsip periodesasi dan akuntability system pelaporan keuangan daerah.

Kurangnya sosialisasi membangun pemahaman tentang pelaksanaan pengelolahan dana otsus maupun sumber-sumber lain mengakibatkan masyarakat tetap bingung dan bisanya bertanya-tanya saja. Masyarakat sifatnya menunggu arahan dan tindakan nyata pemerintah karena logisnya dianggap mengetahui masalah maupun system keuangan pemerintahan daerah itu sendiri.

B.     Kendala-kendala

Pandangan masyarakat umum (awam) terhadap jumlah nilai nominal dan pelaksanaan dana otsus di daerah juga dipengaruhi oleh beberapa kendala mendasar, diantaranya sebagai berikut: kendala pertama adalah masalah sumber daya manusia, terutama berkaitan dengan nilai moral, etika, integritas, kapabilitas sumber daya manusia papua (terutama penyelenggara) yang notabene kurang dalam penguasaan ilmu dan pengetahuan, sehingga berpengaruh terhadap outputnya. Kendala kedua adalah, hilangnya fungsi control dan budget DPRD, sehingga terkesan terjadi ketidakseimbangan dalam membangun chek and blancise. Persoalan mandeknya fungsi control diprediksi anggota parlemen pun  kongkalikong membentuk mafia anggaran serta terlibat kompromi atur aman atas nama rakyat.

Letak geografis merupakan kendala ketiga, karena letak geografis dan topografi papua yang luas, unik dan antic menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah untuk menjangkau dan memenuhi kebutuhan masyarakat setempat. Di daerah pegunungan papua merupakan kawasan tersulit, sebab banyaknya gunung, pegunungan, dataran tinggi serta cuaca yang sering tidak bersahabat membuat anggaran penerbangan terus mendikte pemerintah (pengelola dana otsus). Persoalan ini sering terjadi karena menimbulkan ancaman keselamatan penerbang maupun masyarakat atau penumpang pesawat tersebut. Belum lagi penyebaran penduduk tidak merata dan terpencil memungkinkan jangkauan pelayanan terus saja menimbulkan ketidakpastian pelayanan. Kendala utama ke empat yang menimbulkan kebingungan terhadap penggunaan dana otsus adalah berkaitan dengan aksesbilitas, publikasi, dan akuntabilitas yang selama ini tertutup dan sulit diakses masyarakat umum.

Kendala utama kelima adalah terciptanya culture birokrasi koruptif, berjamaha dan manipulative yang mengarah pada penipuan data fiktif untuk memperkaya diri dibalik harapan perubahan masyarakat miskin kota maupun pedesaan. Belum lagi penempatan jasa konsultan keuangan yang berlebihan dan berlama-lama mengindikasikan terjadinya korupsi sistematis berjamaha di tingkat pemerintahan daerah, terutama tingkat kabupaten/kota di papua. Belum lagi persoalan birokrasi yang tertutup tanpa keterbukaan akses informasi serta pelelangan jabatan membuat tanda-tanda pemerintahan menuju perbaikan dipertanyakan.

C.       Solusi

Dari uraian latar belakang pandangan masyarakat dan kendala-kendala yang mempengaruhi kinerja pengelolah maupun pelaksanaan dana otsus di atas, langkah-langkah yang perlu dilakukan pemerintah (Gubernur, Bupati dan Walikota) adalah sebagai berikut: Pertama, pemerintah perlu mengadakan Lelang Jabatan sebagai bentuk reformasi birokrasi untuk melihat tingkat dedikasi, sikap integritas, kapabilitas serta sepak terjang perjalanan oknum calon pejabat seraca keseluruhan. Langkah ke dua adalah menanamkan paradigm positif  dan revolutif mental aparat birokrasi koruptif. Membangun paradigm positif diperuntukan terhadap aparat birokrasi lama (golongan besar dan berpengalaman lama kerja), sedangkan revolusi mental bagi pegawai-pegawai baru melalui kerjasama lembaga-lembaga terpercaya seperti KPK, BPK dan Kejaksaan Tinggi guna merekontruksi kembali pemerintahan bersih dan berwibawa sekaligus sinkronisasi vissi-missi Presiden dengan pemerintah daerah di seluruh tanah papua.

Langkah ke tiga adalah, perlu adanya keterbukaan Informasi bagi semua komponen di dunia maya atau pun mengumumkan di koran bisnis local dan atau tempel di dinding papan pengumuman dinas-dinas terkait menyangkut jumlah anggran, jenis kegiatan proyek, gambar dena. Lokasi dan sarana proyek serta perusahan (pihak ketiga) yang mengerjakan, lama kerja dan lain-lain sebagai bentuk keterbukaan informasi penggunaan dana 80%  atau pun 20% di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di papua.

Langkah keempat  adalah, mempertanggungjawabkan semua laporan kegiatan periodic sebagai bentuk akuntabilitas penggunaan dana otonomi khusus tepat guna dan tepat sasaran yang nantinya kembali di monitor serta dievaluasi bersama-sama berdasarkan lembar hasil kerja periode terakhir tersebut. Langkah-langkah seperti ini memungkinkan manfaat dana otonomi khusus semakin jelas dan tepat sasaran sesuai dengan rencan program yang diagendakannya.

Semoga optimisme kerjasama a secara professional dan proporsional semua komponen (tidak hannya aparat birokrat) semakin nampak dan maju menuju terciptanya pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa sesuai dengan yang diharapkan kita semua, sehingga puncaknya adalah terwujudnya masyarakat papua bangkit, maju dan sejahtera sesuai vissi-missi gubernur dan wakil gubernur terpilih saat ini, semoga.

Penulis adalah,

Anggota Lembaga Intelektual Tanah Papua dan Ketua HPPI Kab. Pegunungan Bintang 

(tulisan ini pernah dimuat di harian Cenderawasih Pos 2015)

Read More

Menakar Kinerja Pemerintah Daerah di Papua

Penulis :  Ardhian Prima Satya *

PENGUKURAN kinerja dalam sektor swasta sangatlah penting. Hasil penilaian kinerja merupakan kunci utama bagi stakeholder maupun investor untuk dapat mengambil keputusan, melanjutkan investasinya ataupun menilai kemampuan manajerial perusahaan. Setiap perusahaan yang sudah berlabel go public bukan hanya wajib menyusun laporan keuangan dan mempublikasikannya, tetapi juga laporan kinerjanya setiap 1 tahun sekali.

  Di dalamnya tercantum informasi lengkap dan detil dari kienrja perusahaan tersebut. Dalam melaporkan kinerjanya perusahaan biasanya mengadopsi pengukuran kinerja Balanced Scorecard karya David P. Norton dan Robert S. Kaplan. Lalu bagaimanakah dengan penilaian kinerja pemerintah daerah?

 Dalam pelaksanaan pemerintahan, mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur merupakan dambaan banyak Kepala Daerah. Harapan itu dituangkan dalam Visi dan Misi sang pemimpin semenjak masa kampanye, sampai dengan masa akhir pemerintahan 5 tahunan. Namun, yang menjadi permasalahan berikutnya adalah bagaimana kita dapat mengukur pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, dan apakah dampaknya benar dirasakan oleh masyarakat? Apakah setiap penggunaan APBD benar-benar berdampak pada pembangunan daerah dan masyarakat?

 Ada beberapa alat ukur yang dapat dijadikan indikator menilai capaian kinerja Kepala Daerah dalam melaksanakan pemerintahan di daerah. Sesuai yang tertuang dalam PermenPAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Lampiran II dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) setiap tahun, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Dengan menyusun LAKIP, pemerintah daerah diharapkan dapat menjabarkan bagaimana capaian kinerja output dan outcome sesuai dengan target kinerja yang disusun setiap tahunnya beserta realisasi anggarannya. Oleh sebab itu, salah satu alat menakar kinerja pemerintah daerah adalah dengan melihat LAKIP yang kemudian diikuti dengan hasil penilaian evaluasi SAKIP yang dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB.

 Namun realita yang terjadi di lapangan, banyak pemerintah daerah yang belum menyusun LAKIP dan mengimplementasikan SAKIP dengan baik, terutama pada pemerintah-pemerintah daerah yang ada di Provinsi Papua. Dalam beberapa tahun terakhir, nilai terbaik evaluasi SAKIP dari pemerintah daerah yang ada di Provinsi Papua hanya masuk kategori nilai C atau “Kurang”            (30 – 50) dengan interpretasi bahwa sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja, akan tetapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar (sesuai dengan kategori penilaian dari KemenPAN dan RB). Dengan demikian, dapat diidentifikasikan  bahwa kinerja pemerintah-pemerintah daerah di Provinsi Papua tidak memadai.

 Lalu, apakah ada dampak dari pencapaian 8 pemerintah daerah (tahun 2015) di Provinsi Papua yang telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan pencapaian kinerjanya?

 Pemberian opini pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan sebuah predikat terhadap penyajian Laporan Keuangan dari pemerintah daerah yang bersangkutan. Semakin disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah, maka akan semakin baik opini yang akan diperoleh. Pemberian insentif dari Pemerintah Pusat yang memperoleh Opini WTP, menjadi salah satu daya tarik tersendiri bagi pemerintah daerah untuk mengupayakan pencapaian Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menjadi WTP.

 Di sisi lain, pencapaian kinerja yang dilaporkan dengan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) justru sering ditinggalkan dan tidak dipedulikan. Salah satu faktor yang menjadi pemicu, baik disengaja maupun tidak, meng-“anak-tiri”-kan LAKIP adalah tidak adanya sanksi dan insentif yang “menarik” bagi pemerintah daerah yang memiliki kewajiban menyusun LAKIP dan menyerahkannya kepada Kementerian PAN dan RB.

 Pencapaian opini LKPD merupakan salah satu dari pencapaian kinerja yang biasanya merupakan satu Indikator Kinerja Utama yang hendak dicapai pemerintah daerah setiap tahunnya. Sehingga ketika opini yang diraih semakin baik, satu dari banyak sasaran strategis tercapai. Yang sering dilupakan justru sasaran-sasaran strategis lain yang bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti meningkatnya kesempatan kerja, meningkatnya angka melek huruf masyarakat, meningkatnya angka kelahiran bayi, meningkatnya partisipasi anak sekolah dan masih banyak lainnya.

 Bila digali lebih jauh, hubungan keterkaitan secara langsung antara Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) terletak pada penyajian anggaran dan realisasi anggaran. Karena data yang disajikan dalam LAKIP harus bersumber dari LKPD. Di dalam LAKIP diharapkan bahwa penyajian anggaran dan realisasi keuangan dapat dijabarkan secara rinci mengenai pencapaian kinerja secara outcome dalam upaya mencapai sasaran strategis yang telah disusun, bukan hanya realiasasi program dan kegiatan. Hanya saja, sejauh ini yang dapat teramati di lapangan, LAKIP yang disusun hanya menyajikan realisasi program dan kegiatan sehingga tidak tersaji informasi yang memadai mengenai pencapaian kinerja pemerintah daerah secara rinci.

 Tanpa adanya penyajian informasi yang memadai, lengkap dan terpercaya, maka akan sangat sulit bagi masyarakat untuk dapat menilai pemerintah daerahnya sedang berupaya menyejahterakan, memperbaiki kualitas hidupnya dan bekerja keras demi kepentingan masyarakat. Secara tidak langsung kita dapat menilai kinerja pemerintah daerah tersebut tidaklah memadai. Untuk itu, perlu adanya komitmen yang sungguh-sungguh dari Kepala Daerah dan seluruh pegawai untuk memperbaiki kondisi ini. Berkomitmen untuk meningkatkan kinerja, mencapai Visi dan Misi yang telah digaungkan sejak masa kampanye.

 Adapun beberapa langkah yang dapat dilakukan adalah melakukan reviu terhadap RPJMD secara berkala, mengevaluasi RENSTRA masing-masing OPD setiap tahun apakah selaras dan sesuai dengan RPJMD yang sudah disusun, memastikan bahwa target kinerja dari masing-masing OPD telah selaras dan sesuai dengan RPJMD, menyusun Perjanjian Kinerja dari Kepala OPD sampai dengan Eselon IV dalam upaya pencapaian kinerjanya dalam satu tahun kepada Kepala Daerah, melakukan pemantauan yang menyeluruh dan berkelanjutan mengenai capaian kinerja masing-masing OPD, mengoptimalkan Inspektorat Daerah untuk dapat melakukan reviu  terhadap LAKIP dan implementasi SAKIP di pemerintah daerah, serta menyusun LAKIP sesuai dengan PermenPANRB dan mengumpulkannya tepat waktu dengan informasi yang memadai, lengkap dan terpercaya. Kesediaan melakukan perbaikan bukan karena semata-mata menunggu adanya sanksi dan hadiah, tetapi kesadaran untuk bertanggung jawab atas kepercayaan masyarakat menduduki jabatan yang ada saat ini. Kalau tidak sekarang kapan lagi?

 Dengan perbaikan yang dilakukan sehingga tersaji LAKIP dengan informasi yang memadai, lengkap dan terpercaya, maka masyarakat dapat menakar kinerja pemerintah daerahnya dan mengetahui bahwa ada komitmen dari pemerintah daerah yang serius untuk menyejahterakan masyarakatnya.#

______________________

 *Penulis bekerja di BPKP Provinsi Papua 
(artikel ini pernah dimuat di Harian Cenderawasih Pos)

Read More