Pentingkah Pendekatan Ilmiah Dalam Olahraga?

Oleh: Dr. Tri Setyo Guntoro, M.Kes*

In training everyone focuses on 90 percent physical and 10 perecent mental, but in the races it’s 90 percent mental because there’s very little that separates us physically at the elite level (Elka Graham, Australian swimming legend)

PERKEMBANGAN  zaman membawa banyak perubahan dalam berbagai bidang, tak terkecuali dalam olahraga. Orang bijak mengatakan bahwa perubahan adalah keniscayaan, apabila kita tidak berubah maka kita akan digilas dengan perubahan.

 Jaman dahulu, yaitu pada tahun 1896 ketika Olimpiade dilaksanakan pertama kali, sangat bisa jadi pendekatan ilmiah masih belum menyentuh ranah olahraga kala itu. Oleh karenanya, faktor kualitas fisik menjadi hal yang dominan dari atlet. Bagaimana dengan sekarang? Tentu sangat berbeda.

 Dewasa ini, untuk mejadi atlet top maka bukan hanya kualitas fisik yang menjadi faktor penentu. Kualitas mental juga menjadi faktor yang krusial. Lihat apa yang dikatakan oleh Elka Graham di atas! Setiap orang cenderung hanya memfokuskan pada latihan fisik dan mengesampingkan latihan mental padahal di dalam lapangan, yaitu ketika bertanding faktor mental mejadi lebih besar pengaruhnya dalam menentukan hasil pertandingan.

 Pertanyaannya kemudian, bagaimana melatih mental agar atlet kita memiliki mental juara? Dalam disiplin ilmu psikologi olahraga disebutkan bahwa banyak cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan atau memperbaiki mental atlet. Misalnya, latihan imajeri, konsentrasi, relaksasi, goal setting dan lain sebagainya. Dengan melakukan latihan mental tersebut maka mental atlet akan terbentuk dan sangat bisa jadi mereka akan memiliki mental juara.

 Kembali ke judul tulisan tersebut yaitu “pentingkah pendekatan ilmiah dalam olahraga?” Sebagai seorang akademisi saya menilai bahwa dengan persaingan yang semakin hari semakin ketat ini maka menggunakan pendekatan ilmiah menjadi suatu keharusan dalam mengintervensi prestasi olahraga. Apabila kita tetap bertahan dengan pendekatan konvensional atau tradisional maka saya berhipotesis bahwa prestasi olahraga kita akan stagnant dan yang lebih menghawatirkan adalah kita akan mengalami degradasi prestasi. Apakah itu bisa terjadi? Sangat mungkin akan terjadi karena kompetitor kita sudah menggunakan pendekatan ilmiah atau yag biasa disebut dengan sports science approache.

 Baru-baru ini saya dan Dekan FIK Uncen diundang menghadiri Workshop Program Indonesia Emas (Prima), High Performance Opertion Plan (Hipop) di Bandung. Dari workshop tersebut jelas semakin menguatkan argumentasi saya bahwa pendekatan ilmiah dalam olahraga menjadi keharusan dewasa ini ketika kita ingin prestasi olahraga meningkat.

 Dalam sports science akan dikupas antara lain tentang bergerak secara efektif dan efisien serta menghindari cedera. Hal ini masuk dalam bahasan kinesiologi dan biomekanika; Pengembangan mental juara serta mengurangi kegugupan (anxiety) ketika bertanding. Hal ini akan dibahas dalam psikologi olahraga; Peningkatan daya tahan baik aerob maupun anaerob serta kaitannya dengan sistem kardiorespirasi.

 Hal ini akan dibahas dalam fisiologi olahraga; Pola makan untuk para atlet, baik sebelum maupun sesudah bertanding bukan persoalan enak dan tidak atau tidak berselera . Hal ini akan dibahas dalam gizi olahraga. Sesunguhnya, masih banyak disiplin ilmu lainnya yang akan membantu kita dalam memahami dan meningkatkan performance olahraga.

 Perubahan pendekatan dalam pembinaan dan peningkatan prestasi perlu dilakukan ketika kita menghendaki prestasi tinggi dalam olahraga. Tanpa itu muskil rasanya prestasi yang optimal terwujud. Menyelengarakan workshop prestasi olahraga seperti yang dilakukan oleh Koni Papua kemarin patut diapresiasi (Cepos, 22/12/2015: Hal. 20). Kedepanya hal ini perlu dimasifkan karena melalui kegiatan semacam itu perubahan pola pikir dari para pelatih yang ada di Papua akan terjadi.

 Pelatih tidak hanya melatih dengan cara konvensional dan mengacu pada apa yang pernah mereka terima ketika dilatih yaitu pada saat menjadi atlet. Tapi program latihan yang dibuat perlu dikembangkan  berdasarkan data dengan mengacu pada pendekatan ilmiah. Apabila itu dilakukan maka prestasi hanya soal waktu saja.

 Dalam konteks olahraga, pelatih merupakan garda terdepan karena melalui mereka atlet-atlet ditempa dan dibina. Itu artinya, meningkatkan kompetensi serta keilmuan mereka menjadi prasyarat untuk membawa prestasi. Apabila mereka tidak diberdayakan maka prestasi adalah sebuah mimpi.

 Dr. Greg Wilson(2015), Sport Scientist asal Australia mengatakan “Indonesia is the  largest country in the world with population of 250 million people.... Indonesia should place  in SEA Games, top 5 in Asian Games and top 10 in the Olympic Games. This is Indonesia’s rightful place in world sport”.  Apa yang dikatakan oleh Wilson di atas bukanlah hisapan jempol semata. Ketika kita mampu mengelola olahraga dengan benar dan tepat maka prestasi yang dinanti besar kemungkinan akan mampu kita genggam dan itu perlu waktu dalam pembinaan.

 Pertanyaannya kemudian, bagaimana cara mengelola olahraga yang benar dan tepat ? Tanpa bermaksud menyederhakan suatu yang memang tidak sederhana, saya berargumen bahwa ketika berbicara dalam konteks olahraga prestasi maka menggunakan pendekatan ilmiah dalam mengelola olahraga menjadi pondasi yang kuat untuk mencapai prestasi. Tanpa itu, kita akan bergelut dengan malapraktik dalam olahraga, yaitu kita mengelola olahraga dengan salah. Semoga ini tidak terjadi, amin. ***

*Dosen FIK UNCEN

Email: tsguntoro09@gmail.com

Read More

Deklarasi Metu Debi dan Wacana Pemekaran Provinsi Tabi

Oleh: : Drs. Lodiwyk Nero , MSi

 AROMA  Perayaan HUT Kota Jayapura dan HUT PI ke- 106 Tahun 2016, telah menggema keseantero Kota Hen Citahi Yo Onomi T’mar Nehanased, bersamaan  itu penulis coba merefleksi nuansa perayaan HUT Kota Jayapura dengan mengkaji Wacana Pemekaran Provinsi Tabi yang sempat diluncurkan oleh elit politik lokal anak-anak Tabi menjelang HUT Kota Jaypura dan HUT PI ke-103 Tahun 2013 yang melahirkan sebuah Deklarasi pada tanggal 10 Maret 2013 yang di kenal dengan nama DEKLARAI METU DEMI.

 Wacana Pemekaran Provinsi Tabi diluncurkan oleh pemuda-pemudi Tabi di Sentani menjelang HUT Kota Jayapura dan HUT PI  serta adanya inisiatif Walikota Jayapura untuk melakukan pertemuan antar Kepala Daerah Se Tanah Tabi  di Pulau Peradaban Orang Tabi yaitu di Pulau Metu Debi.

 Bagaimana hubungan logis antara Wacana Pemekaran Provinsi Tabi dan Deklarasi Metu Debi, maka tulisan ini coba menelusuri kemungkinan sebuah wacana menjadi cikal bakal lahirnya  Daerah Otonomi Baru yang dapat di green desain berdasarkan Deklarasi Metu Debi.

WACANA PEMEKARAN PROVINSI TABI.

 Dasar Hukum Kebijakkan Pemekaran atau pembentukkan Daerah Otonomi Baru adalah UUD’ 45, sebagaimana tercantum dalam Bab VI tentang Pemerintah Daerah yang dirumuskan dalam pasal 18 beserta penjelasannya yaitu : Daerah Indonesia akan dibagi dalam Daerah Propinsi dan Daerah Propinsi akan dibagi pula dalam Daerah yang lebih kecil. Daerah-Daerah bersifat otonom (Streek dan local Rechtsgement schappen) atau bersifat Daerah administratif belaka, semuanya menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang.

 Sebagai tindak lanjut pasal 18 UUD’45, telah dikeluarkan beberapa Undang-undang yang mengatur tentang Pemerintah Daerah, mulai UU. No. 1 Tahun 1945 sampai saat ini berlaku UU. No. 32 Tahun 2004, yang kemudian di implementasikan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang tata cara pembentukkan, penghapusan dan penggabungan Daerah.

 Wacana pemekaran Provinsi Tabi yang digulirkan dalam momen perjalanan sejarah peradaban orang Tabi yang bertepatan dengan HUT Kota Jayapura dan HUT PI di pulau peradaban Metu Debi pada tanggal 7 dan 10 Maret 2013 yang lalu, sempat memunculkan perdebatan antara para birokrat yang tiap orang memberikan komentar dan opininya berdasakan latar belakang dan referensi yang dimilikinya, namun selaku anak-anak Tabi Wacana tersebut adalah wajar dan memliki dasar hukum dan pembentukan Daerah Otonomi Baru bukan hal tabu dalam perjalanan penyelenggaraan 

 Pemerintahan di Tanah Papua dan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Pemekaran Daerah merupakan isue yang penting dalam penyelenggaraan otonomi Daerah dewasa ini. Dalam pemekaran Daerah terdapat suatu proses mata rantai sistem administrasi pemerintahan mulai dari penelusuran aspirasi masyarakat, perencanaan, proses pembentukan organisasi, kelembagaan dan kegiatan pemerintahan.

 Terbentuknya Daerah Otonomi Baru membawah dampak terjadinya hubungan politik administrasi antara pusat dan Daerah dan Daerah-Daerah lainnya. Secara internal dengan dibentuknya suatu Daerah Otonomi Baru, maka lahir pula supra struktur politik yang terdiri dari elit politik, birokrasi, badan legislatif dan infra struktur politik yang terdiri dari berbagai lembaga kemasyarakatan berikut publiknya. Sedangkan secara eksternal, suatu Daerah Otonomi Baru menciptakan pula jalinan hubungan politik administrasi antara pemerintah pusat dan Daerah yang menjadi lingkungan kerja Daerah Otonomi Baru hasil pemekaran.

 Terkait adanya wacana pemekaran Propinsi Tabi bahwa pembentukan Daerah Otonomi Baru atau pemekaran Wilayah merupakan trend penyelenggaraan desentralisasi dalam rangka otonomi Daerah. Pemekaran Wilayah telah diatur berdasarkan undang-undang dan peraturan pemerintah, namun kenyataannya tuntutan Daerah baik Propinsi maupun kabupaten dan kota selalu mengalir dan sulit membendungnya, dimana isu politik lebih dominan ketimbang tujuan pembentukan Daerah Otonomi Baru yang sesungguhnya, yaitu rentang kendali pelayanan  pemerintah atau mendekatkan pelayanan pemerintah dalam rangka mempercepat terciptanya masyarakat Indonesia yang sejahtera lahir dan batin.

 Wacana pemekaran Propinsi Tabi yang digulirkan pada Tahun 2013 terkesan adanya kecenderungan yang lebih didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan politik ketimbang pertimbangan  obyektif dan rasional. Jika Wacana pemekaran Propinsi Tabi dipandang memiliki kecenderungan pertimbangan politik ketimbang pertimbangan obyektif dan rasional, lalu muncul pertanyaan kalau demikian bagaimana mengsiasati Wacana pemekaran Propinsi Tabi menjadi sebuah kenyataan ?

DEKLARASI METU DEBI.

Salah satu butir dari tuju butir deklarasi Metu Debi yang dipelopori oleh Walikota Jayapura bersama 4 (empat) pimpinan Daerah se Tanah Tabi yang telah mencetuskan sebuah gagasan cerdas yaitu : Tanah Tabi akan dijadikan sebagai kawasan pembangunan terpadu. 

 Tata ruang suatu masyarakat ditentukan oleh sistem budaya antara lain meliputi pengetahuan, kepercayaan, norma dan aturan-aturan yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Tata ruang pembangunan kawasan terpadu Tanah Tabi menjadi kata kunci pembangunan yang dapat di graind desain oleh 5 pimpinan Daerah yang kini memimpin 4 kabupaten dan 1 kota di kawasan Tanah Tabi.  Graind Desain pembangunan tanah Tabi dapat dimulai dengan pembangunan infrastruktur dasar pembangunan yang terdiri dari jalan utama, pelabuhan laut, lapangan terbang serta pusat pertumbuhan ekonomi berbasis komoditas perwilayahan. Artinya bahwa infrastruktur dasar pembangunan di desain berdasarkan satu master pland spesifik yaitu Jaringan jalan yang menghubungkan Kabupaten Mamberamo Raya sampai  Keroom.

 Forum Musrenbang Provinsi Papua dapat dijadikan wahana menyatukan ide dan gagasan dari kelima Kepala Daerah yang menyelenggarakan aktivitas pemerintahan di Negeri Matahari Terbit (Tanah Tabi). 

 Sejarah penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Jayapura telah dimulai pada tanggal 7 Maret 2010 dan bersamaan dengan itu juga telah tiba obor injil di atas Pulau peradaban orang Tabi  pada tanggal 10 maret 2010, kini diusianya yang ke 106 tahun 2016 kita dapat memutar jarum sejarah lalu menengok peristiwa-peristia sejarah masa lalu, mengenang jasa-jasa para tokoh-tokoh sejarahnya, mengenali pewarisnya lalu kita dapat melakukan rekonstruksi perjalanan sejarah ini menuju pemilihan kepemimpinan Kepala Daerah di lima wilayah pemerintahan yang tersebar di atas Tanah Tabi mulai dari Mamramo Raya sampai Keroom yang dikenal dengan istilah wilayah pemerintahan adat Tanah Tabi Negeri Matahari Terbit.

  HUT Kota Jayapura ke 106 Tahun 2016  bertepatan dengan Tahun politik dimana sebagian masyarakat di wilayah adat Tanah Tabi yang berdomisili di wilayah hukum Pemerintah Kota Jayapura akan mempersiapkan diri untuk terlibat dalam proses politik sebagai pintu masuk menetapkan pemegang kuasa 

 penyelenggaraan Pemerintahan berikut segala sumber dayanya. Didalam momen seperti ini selaku anak Tabi dari komunitas adat Port Numbai kami hendak memberikan pencerahan bagi kita semua untuk coba memberikan kajian-kajian terhadap apa saja keberhasilan-keberhasilan yang dicapai oleh para pemegang kuasa penyelenggaraan Pemerintahan lima Tahun yang lalu dan apa saja kegagalan-kegagalannya, apa hambatannya dan apakah penyelenggaraan Pemerintahan selama ini telah menyentu akar persoalan yang terjadi di Tanah Tabi secara keseluruhan dan khusus di Negeri Hen Citahi Yo Onomi T’mar Nehanased , lalu berdasarkan kajian-kajian tersebut kita menentukan pilihan terhadap calon kandidat walikota Jayapura yang akan bemunculan dalam perebutan pemegang kuasa penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Jayapura dalam PILKADA pada tahun 2017 yang akan datang.

 Semoga pilihan kita adalah pilihan cerdas yang sekaligus akan menentukan dinamika dan trend penyelenggaraan Pemerintahan di atas Tanah peradaban yang diberkati Tuhan yaitu Negeri Matahari Terbit dibawah motto Daerah Hen Citahi Yo Onomi T’mar Nehanased menjadi nyata ditengah heterogenitas masyarakat yang menjadi meniatur Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan motto Bineka Tunggal Ika.

 Akhirnya selamat merayakan HUT Kota Jayapura ke 106 tanggal 7 maret dan HUT PI tanggal 10 maret 2016, semoga doa para rasul orang Tabi menjadi insipirasi dalam menjalankan tugas dan kerja diatas Tanah Tabi dengan selalu takut akan Tuhan. Nensya Onomi Fai.#

___________

*Penulis adalah : PNS Pemda Kota Jayapura  Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan.

(Artikel ini pernah dimuat di Harian Cenderawasih Pos Maret 2016)

Read More

Mencermati Kebijakan Transfer Nontunai Dalam APBN 2016

Penulis : Hans Z. Kaiwai

BEBERAPA tahun terakhir, masalah belum optimalnya penyerapan anggaran masih menjadi tantangan fiskal di daerah. Saat ini dengan adanya peningkatan anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa  dalam APBN 2016 menutut pemerintah daerah untuk mempercepat penyerapan anggarannya. Pada tahun 2016, pemerintah daerah, yang tidak menggunakan Dana Transfer dan Dana Desa dari pemerintah pusat secara maksmimal dan cenderung memarkir dana tersebut di bank, perlu mencermati adanya kebijakan transfer nontunai dalam APBN 2016.

 Payung hukum kebijakan tersebut diatur dalam Pasal 15 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang APBN 2016. Disana diatur bahwa “penyaluran anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa dapat dilakukan dalam bentuk tunai dan nontunai” dan “bagi daerah yang memiliki uang kas dan/atau simpanan di bank dalam jumlah tidak wajar, dilakukan konversi penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) dan/atau Dana Alokasi Umum (DAU) dalam bentuk nontunai”.

 Selanjutnya untuk mengimplementasikan kebijakan transfer nontunai tersebut, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 235/PMK.7/2015 tentang Konversi Penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) dan/atau Dana Alokasi Umum (DAU) dalam bentuk Nontunai. Dimana kebijakan ini dimaksudkan untuk mendorong penyerapan APBD yang optimal dan tepat waktu, dan mengurangi uang kas dan/atau simpanan pemerintah daerah di bank dalam jumlah yang tidak wajar.

 Kebijakan transfer nontunai ini dikuatirkan dapat mempengaruhi likuiditas perbankan di daerah. Walaupun demikian, hal ini dipandang sebagai suatu instrumen kebijakan fiskal yang dapat mengontrol perilaku pemerintah daerah dalam memarkir anggaran transfer di perbankan, terutama ketika telah dilakukan penguatan desentralisasi fiskal melalui peningkatan penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

 Ketika mengamati postur APBN 2016 dari sisi belanja, kita mendapati adanya perubahan yang cukup mendasar dibandingkan APBN sebelumnya. Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa mencapai Rp 723,3 triliun, naik Rp 79,4 triliun (12 persen) dari pagu anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa APBNP 2015. Sementara itu, pagu Dana Alokasi Khusus (DAK) ditingkatkan dari 58,8 triliun pada APBNP 2015 menjadi Rp 208,9 triliun dalam APBN 2016 atau naik Rp 150,1 triliun (255 persen).

 Belanja yang ekspansif pada APBN 2016 dimaksudkan untuk meningkatkan anggaran infrastruktur di daerah dalam upaya memperkuat fondasi pembangunan yang berkualitas dan mewujudkan misi membangun Indonesia dari pinggiran. Pengalokasian dan penyaluran belanja negara yang besar ke daerah ini tentu harus dikelolah dengan baik agar mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dana Menganggur

Kita mengetahui bersama bahwa dalam beberapa tahun anggaran terakhir, adanya simpanan pemerintah daerah di bank dalam jumlah yang tidak wajar. Dana menganggur pemerintah daerah, di seluruh Indonesia, mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

 Misalnya, pada tahun 2013, simpanan pemerintah daerah di bank sebesar Rp 92,4 triliun meningkat menjadi Rp 113,2 triliun di tahun 2014. Dan pada tahun terakhir yaitu tahun 2015, jumlah simpanan pemerintah daerah mencapai Rp 291,5 triliun di bulan September.

 Dari amatan terhadap pola pergerakan simpanan pemerintah daerah di bank, biasanya meningkat pada bulan April, kemudian meningkat lagi pada bulan Juni, dan akan mencapai puncaknya pada bulan September. Pola pergerakan simpanan seperti ini ada hubungannya dengan pola tahapan penyaluran dana transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.

 Disamping itu, masih adanya tantangan klasik dalam pola penyerapan anggaran. Biasanya belanja pemerintah daerah menumpuk pada triwulan III dan IV. Sementara itu, adanya dana menganggur pemerintah daerah di perbankan yang cukup besar bahkan dalam jumlah yang tidak wajar.

Walaupun pada akhirnya anggaran tersebut dapat dibelanjakan dengan sangat cepat pada dua bulan terakhir (November, Desember). Namun pola penyerapan anggaran seperti ini tidak sehat dan perlu diperbaiki untuk meningkatkan kualitas belanja pemerintah daerah.

Kebijakan Transfer Nontunai

Untuk mengantisipasi kembali terjadi dana mengganggur di tahun 2016 seperti tahun-tahun sebelumnya, pemerintah telah merumuskan kebijakan transfer nontunai dalam APBN 2016.  Konversi penyaluran DBH dan/atau DAU dalam bentuk transfer nontunai dilakukan melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN).

 Dimana berdasarkan kebijakan tersebut, daerah yang patut dikonversi Transfer DBH dan DAU-nya dalam bentuk transfer nontunai adalah daerah yang memiliki saldo kas dan setara kas melebihi belanja operasi dan 50% belanja modal untuk kurun waktu 3 bulan berikutnya. Dimana data untuk menentukan daerah layak konversi diperoleh dari laporan posisi kas bulanan dan ringkasan realisasi APBD bulanan.

 Misalnya, posisi kas daerah bulan Februari Rp 100, sementara rencana pengeluaran operasi dan belanja modal 3 bulan berikutnya (April, Mei, Juni) masing-masing Rp 25, atau total Rp 75, maka adanya dana menganggur sebesar Rp 25. Dan jika rata-rata nasional dana menganggur sebesar Rp 23, maka daerah tersebut ditetapkan sebagai daerah layak konversi pada penyaluran Triwulan I (bulan Maret).

 Untuk itu pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota di Papua perlu mencermati dan mengantisipasi dalam mengelolah manajemen kas daerah, sehingga nantinya tidak masuk dalam daerah yang ditentukan sebagai daerah yang mendapatkan transfer nontunai DBH dan DAU.

 Kiranya dengan adanya kebijakan pengendalian dana menganggur melalui kebijakan transfer nontunai DBH dan DAU ini, akan mengakibatkan semakin berkurangnya akumulasi dana menganggur pemerintah daerah di perbankan. Dan sebaliknya semakin meningkatnya penyerapan anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Dan juga semakin optimalnya penyerapan APBD sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Penulis adalah Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Cenderawasih,

Ekonom Kementerian Keuangan.

Read More

Otsus Papua Bukan Milik Elit

Penulis:  Bung Elias Idie*

WACANA Otonomi Khusus Papua  akhir-akhir  ini menjadi perbicangan menarik  antar  Pemerintah Pusat   dan Pemerintah Provinsi Papua  (baca; antar  Menteri Kordinator Politik,  Hukum dan Ham Republik Indonesia  dengan  Gubernur Provinsi Papua) Perbincangan   utama antar lain, Pemerintah Pusat ingin melakukan audit penggunaan Dana Otonomi Khusus yang selama ini dikucurkan bernilai triliunan rupiah, namun dinilai belum   diperuntukan secara baik dan proporsional untuk pembangunan di tanah ini. 

 Pendapat sebaliknya dari Pemerintah Provinsi Papua bahwa Pertama;  Dana Otonomi Khusus yang selama ini dikucurkan  sudah digunakan dengan baik, dengan mengalokasikan kepada   Pemerintah Daerah sebesar Delapan Puluh Persen (80%) untuk pembangunan di Daerah, Kedua; Jika Pemerintah Pusat menginginkan proses audit maka Otsus ini dikembalikan saja, karena Penggelontoran Dana Otonomi Khusus selama ini dirasa tidak cukup membangun Papua. Tentu pendapat ini, masih perlu diperdebatkan dengan pembuktian lebih jauh dan menyeluruh. 

Otsus Dikembalikan? Apakah Isi Otsus Hanya Mengatur  Uang?

Penyelenggaraaan roda pemerintahan di Provinsi Papua dalam kerangka Otonomi khusus sesuai ketentuan Undang-udang No. 21 Tahun 2001 bahwa  pertama;  Penyelenggaraan tugas Pemerintah Provinsi, DPRP dan MRP dibiayai atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. kedua; Penyelenggaraan tugas Pemerintah di Provinsi Papua dibiayai atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 

 Sehingga tentu saat ini, perdebatan antara Jakarta dan Papua berkaitan persoalan implementasi Undang-undag Otonomi Khusus,  harus dijelaskan kepada masyarakat apakah Undang-undang Otonomi Khusus  hanya mangatur tentang pembagian atau pengalokasian uang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah  Papua? atau ada kewenangan lain dalam Undang-undang tersebut, yang sejauh ini belum dapat dijabarkan? Perdebatan saat ini, dapat dilihat dalam dua makna; pertama; Pemerintah Pusat menjalangkan tanggungjawab sebagai penyelenggaraan pemerintahan ditingkat pusat, dimana mau memastikan keberhasilan pembangunan di daerah –daerah termasuk Papua, kedua; Menerapkan  prinsip akuntabilitas dan transparansi   penyelenggaraan pemerintahan dalam hal  penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 

 Pengamatan penulis seharusnya pemerintah Provinsi Papua, Dewan Perwakilan Rakyat  Papua dan Majelis Rakyat Papua  menjelaskan kepada  masyarakat Papua bahwasannya Otonomi Khusus tidak saja kucuran dana triliunan rupiah namun juga ada kewenangan lain  yang diamanatkan oleh Undang-undang  tersebut,  kepada Pemerintah Provinsi,DPRP dan MRP untuk menjabarkan dalam bentuk  Perdasus dan Perdasi, misalkan persoalan Perekenomian, Hak Asasi Manusia, Pendidikan dan Kebudayaan, Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Sosial dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan, sehingga rakyat Papua memahami dan mengerti akan persoalan Otsus secara menyeluruh. 

  Misalnya  Persoalan Perekonomian; Perekonomian Provinsi Papua yang merupakan bagian dari perekonomian nasional dan global, diarahkan dan diupayakan untuk menciptakan sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan seluruh rakyat Papua, dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan dan pemerataan. Usaha-usaha perekonomian di Provinsi Papua yang memanfaatkan sumber daya alam dilakukan dengan tetap menghormati hak-hak masyarakat adat, memberikan jaminan kepastian hukum bagi pengusaha, serta prinsip-prinsip pelestarian lingkungan, dan pembangunan yang berkelanjutan yang pengaturannya diatur dengan Perdasus. Apakah sudah dijabarkan?

 Persoalan Hak Asasi  Manusia; Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan penduduk Provinsi Papua wajib menegakkan. memajukan, melindungi, dan menghormati Hak Asasi Manusia di Provinsi Papua. Pemerintah membentuk perwakilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Pengadilan Hak Asasi Manusia, dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Provinsi Papua sesuai dengan peraturan perundang-undangan diatur dengan Perdasi.  Apakah sudah dijabarkan? 

Pemerintah Provinsi Papua,DPRP, MRP,  menjelaskan secara terbuka kepada masyarakat bahwasannya inilah sekian Rancangan  Perdasus dan Perdasi, yang telah dirumuskan sebagai penjabaran pelaksanaan Undang-undang Otonomi  Khusus Papua, namun tidak bisa  diimplementasikan karena dengan berbagai pertimbangkan antara lain, misalnya;  Pemerintah Pusat menganggap sangat bertentangan dengan konstitusi atau melampui kewenangan pusat, namun secara subtansi memberikan dampak positif terhadap pembangunan di  Papua. Sehingga perdebatan menyangkut Otonomi Khusus Papua tidak menjadi persoalan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Provinsi Papua  semata, namun menjadi persoalan bersama. Seolah Otonomi Khusus hanya bertuan pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Papua, tetapi tidak bertuan pada rakyat Papua. 

Akar Masalah Otsus

Apa masalahnya sehingga implementasi Undang-undang Otsus ini tidak berjalan susuai  harapan dan cita-cita mulia para pengagas dan kita sebagai rakyat? Secara sederhana, dapat disimpulkan dalam dua soal umum yakni: satu, Pemerintah Pusat  (Jakarta) belum  memiliki kehendak baik (political will) untuk memajukan kesejahteraan rakyat Papua, tetapi lebih cenderung hanya mau menikmati kekayaan tanah Papua; dan kedua,Pemerintah Daerah (Papua)  belum  sepenuhnya menjabarkan  muatan Undang-undang Otonomi Khusus dalam bentuk program maupun  Peraturan Daerah Khusus (Perdasus)   dan Peraturan Daerah (Perdasi) dengan muatan persoalan Ekonomi, Hak Asasi Manusis, Pendidikan dan Kebudayaan, Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Social dan Pengawsan. 

 Otsus ini kemudian diganggu oleh para elit politik yang tidak konsisiten dalam melaksanaannya.  Olehnya, Otsus “tidak lagi” menjadi solusi, tetapi memunculkan sejumlah masalah baru dan krusial. Kesejahteraan rakyat Papua yang menjadi tujuan suci otsus belum memperlihatkan tanda-tanda perbaikan. Demikian pula dengan infrastrukturnya sangat terbatas, Korupsi, Kolusi dan Nepotisme  menjadi momok menakutkan  serta terbatasnya pemenuhan  kebutuhan dasar, bahkan indicator pembangunan manusia Papua pun sangat rendah dibawah rata-rata  nasional..

Tidak Harus Mengembalikan Otsus

Tentu rakyat Papua berharap jikalau memang ada kemauan dan niat luhur membangun negeri ini melalui pendekatan Undang-undang Otonomi Khusus menjelang 10 tahun batas akhir pemberlakuan, marilah secara bersama-sama  (baca;Pemerintah dan Rakyat) Papua  segera  melakukan beberapa tindakan antar lain, Pertama; Mengindentifikasi  keberhasilan pembangunan Papua selama  15 tahun penyelenggraan otonomi Khusus,Kedua; Melakukan Kajian terhadap kendala pembangunan Papua dalam pendekatan otonomi Khusus,Ketiga; Mendesain Tata Kelola  Pemerintahan yang bersifat Rekognisi –Subsidiaritas  dengan berpedoman pada Nawa Cita, Keempat; Menggagas Visi Baru Pembangunan Papua 2025.***

*Penulis adalah   : Mantan Ketua Cabang GMKI Jogjakarta Periode 2009-2011

Read More

Pemberian Otonomi Khusus Bagi Provinsi papua Adalah Sebuah Alternatif Politik, Bukan Jawaban Atas Aspirasi Politik Rakyat Papua

Penulis:  Drs. Lodewyk Nero , M.Si *

INTEGRASI Papua ke dalam Negera Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah suatu agenda politik yang dapat diterima secara praktek Internasional, tetapi bagi rakyat dan masyarakat Papua Janji kemerdekaan oleh Belanda dan Janji Kesejahteraan orang Papua oleh Indonesia adalah merupakan sona baru dalam perjuangan menjawab gerakan cargo cultus seperti diuraikan JRG. Djopari dalam buku Gerakan Organisasi Papua Merdeka, bahwa tumbuhnya paham nasionalisme Papua di Irian Jaya mempunyai sejarah yang panjang dan pahit, bahwa sebelum dan selama perang dunia ke-II di Pasifik, nasionalisme secara khas dinyatakan melalui gerakan millionerian mesianic dan cargo cultus, mungkin yang paling terbuka dari gerakan seperti itu adalah gerakan KORERI di kepulauan Biak, gerakan WERE atau WEGE yang terjadi di Enarotali dan gerakan SIMON TONGGKAT yang terjadi di Jayapura.

Sejak Irian Jaya kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yaitu melalui penyerahan kedaulatan dari Pemerintah Negara Kerajaan Belanda kepada Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 1 Mei 1963, hingga saat ini berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan, belum memungkinkan terciptanya kesejahteraan rakyat, belum mendukung terwujudnya penegakan hukum, belum sepenuhnya menampakan penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM) di Papua.

Kondisi demikian mengakibatkan terjadinya kesenjangan pada hampir segala sektor kehidupan terutama pada bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan dan infstruktur dalam berbagai level di atas Tanah Papua.

Pelanggaran HAM, pengabaian hak-hak dasar penduduk asli dan adanya perbedaan pendapat mengenai sejarah penyatuan Papua ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah masalah-masalah yang perlu diselesaikan.

Upaya penyelesaian masalah tersebut selama ini dinilai kurang menyentu akar masalah dan aspirasi masyarakat Papua, sehingga memicu berbagai bentuk kekecewaan dan ketidak puasaan.

Ketimpangan sosial ekonomi, dimana Papua dikenal sebagai Daerah yang memiki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, tapi dalam kenyataan banyak rakyat Papua yang mati kelaparan, hidup dalam ikatan lingkaran kemiskinan yang akut, miskin, tidak berdaya, sakit, lapar dan haus.

Progres pembangunan Daerah yang stagnan, hasil kekayaan alam dan tambang seperti emas, perak dan tembaga lebih banyak diarahkan untuk kepentingan pusat kekuasaan dan perusahaan multinasional. Rakyat Papua merasa tidak puas dengan pemerintah pusat, kualitas sumber daya manusia Papua sangat rendah, angka human devolopmen index masih rendah dan isu sentral mengenai pelanggaran HAM di Papua marak sejak diberlakukannya Daerah Oprasi Militer (DOM) di Papua berkaitan dengan seperatisme.

Fakta dan fenomena tersebut diatas yang memicu ketidak puasaan rakyat Papua terhadap pemerintah pusat yang pada akhirnya menimbulkan ancaman disintegrasi Bangsa di Provinsi Papua.

Sejalan dengan semangat reformasi diberbagai aspek kehidupan politik, pemerintahan dan ekonomi di Indonesia pada tahun 1999, berbagai komponen masyarakat Papua menyampaikan rasa ketidak puasan, kekecewaan masyarakat Papua atas perlakuan diskriminatif, ketidak adilan dan pelanggaran HAM.

Sebagai tanggapan positif dari pemerintah pusat, maka diterbitkanlah Undang-undang nomor: 45 Tahun 1999 tentang pembentukan propvinsi Irian Jaya tengah dan Provinsi Irian Jaya Barat serta beberapa Kabupaten baru antara lain Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong.

Masyarakat Papua pada saat itu menetang upaya pemerintah pusat terhadap pembentukan Provinsi, tetapi menerima pemekaran Kabupaten, dan menilai pemekaran Provinsi tidak lebih dari upaya memecah belah dan menguasai Papua (politik De fire it empera).

Yang terjadi adalah semakin meningkat dan kuatnya instabilitas politik/ disintegrasi yang berpuncak pada tanggal 1 Desember 1999 berlangsung upacara pengibaran bendera Papua (Bintang Kejora) atau suatu bendera simbol kemerdekaan Bangsa Papua yang pernah dipersiapkan pada tahun 1961 oleh masyarakat Papua dan pemerintah Belanda dalam rangka kemerdekaan Bangsa Papua.

Ancaman disintegrasi semakin kuat dan berkembang dengan diadakannya Musyawarah Besar (MUBES) Rakyat Papua dan Konggres Nasional Papua II dari tanggal 29 Mei s/d 4 Juni 2000, kemudian hasilnya disampaikan oleh Ketua Tim 100 TOM BEINAL kepada Presiden Republik Indonesia B. J. HABIBIE pada tanggal 26 februari 2000 di Istana Negara yang isinya berbunyi : KAMI BANGSA PAPUA BARAT MENYATAKAN DIRI KELUAR DARI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (NKRI) UNTUK MERDEKA DAN BERDAULAT PENUH DI ANTARA BANGSA-BANGSA LAIN DI MUKA BUMI INI.

Usaha masyarakat Papua untuk memisahkan diri ini adalah akumulai dari kekecewan masyarakat Papua terhadap berbagai rancangan kebijakan pemerintah terhadap masyarakat dan rakyat Papua selama 36 tahun berintegrasi (1963 – 1999).

Jawaban resmi pemerintah dalam merespont pernyataan politik masyarakat dan rakyat Papua ketika itu melalui Presiden Republik Indonesia B. J. HABIBIE dalam komunikasi politik itu adalah : PULANG DAN RENUNGKAN KEMBALI PERNYATAAN POLITIK MASYARAKAT DAN RAKYAT PAPUA TERSEBUT.

Sejak dialog nasional antara rakyat Papua yang diwakili Tim 100 dengan pemerintah Republik Indonesia yang di wakili oleh Presiden Republik Indonesia B. J. HABIBIE inilah awal mula terjadinya komunikasi politik yang mengkomunikasikan dan menyatukan dua kutub yang berbeda yang pada perkembangan selanjutnya melahirkan istilah “O” atau “M” ( Otonomi atau Merdeka).

Pernyataan politik masyarakat dan Rakyat Papua yng telah dikomunikasikan secara demokratis dan di jawab secara politik oleh pihak pemerintah terus berjalan ke kutubnya masing-masing yaitu : masyarakat dan rakyat Papua tetap menghendaki untuk keluar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sementara pemerintah pusat/Indonesia tetap melanjutkan kebijakan reformasi pemerintahan, diantaranya penataan ulang kebijakan otonomi Daerah, hasilya lahirlah UU No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah sebagai pengganti  UU. No. 5 Tahun 1974 yng sarat sentralistik, yang kemudian direvisi menjdi UU. No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Strategi kebijakan pemerintah dalam menata ulang kebijkan Otonomi Daerah seperti yang diuraikan diatas, dilancarkan dan diupayakan dalam rangka mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, pada bagian lain masyarakat dan rakyat Papua tidak mau dibohongi lagi dengan kebijakan Otonomi model apapun dan terus berkaca ke fenomena integrasi Papua ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di masa lalu yang menjadi pengalaman dan kenyataan pahit yang terus membayangi keberadaan Papua di dalam Negara Keatuan Republik Indonesia (NKRI), maka pada tanggal 26 Februari 2000, masyarakat dan rakyat Papua melalui Tm 100 kembali menghadap Presiden B. J. HABIBIE dan menyampaikan hasil perenungan yang diminta pihak pemerintah melalui Presiden yang salah satu bunyi hasil perenungan adalah : KAMI MENOLAK OTONOMI SELUAS-LUASNYA, PEMEKARAN PROVINSI IRIAN JAYA DAN PEMEKARAN KABUPATEN OTONOM DENGAN DALIL APAPUN SERTA MENOLAK SEMUA BENTUK GULA-GULA POLITIK BERUPA TAWARAN JABATAN POLITIK DAN BIROKRASI, BAIK DITINGKAT NASIONAL/PUSAT MAUPUN DITINGKAT LOKAL/DAERAH SEBAGAI STRATEGI UNTUK MELUMPUHKAN PERJUANGAN BAGI KEMERDEKAAN BANGSA PAPUA BARAT.

Fenomena pemerintahan berperspektif sejarah penyelenggaraan pemerintahan di Tanah Papua sejak dahulu sampai saat ini terkooktaf dalam dua pengaruh idiologi  dan yang akan terus mengikuti dinamika perjalanan penyelenggaraan pemerintahan di Tanah Papua yaitu Idiologi Papua Merdeka yang ditanam oleh Pemerintahan Kerajaan Belanda dan Idologi mengindonesiakan masyarakat dan rakyat Papua melalui janji mensejahterakan masyarakat dan rakyat Papua melalui kebijakan otonomi Daerah, maka pertanyaan globalnya adalah :

 Seberapa efektifkah kebijakan Otonomi khusus Papua dalam penyelesaian masalah Papua dan dapat mengsejahterakan masyarakat dan rakyat Papua ?

Jawaban terhadap pertanyaan global bersifat refleksi ini semoga dapat terjawab dalam forum rapat kerja para birokrat yang didesaian oleh Gunernur Papua dalam RAKER Gubernur dan Para Bupati sebagaimana terucap dalam pidato Gubernur Papua pada acara Pengambilan sumpah/Janji dan pelantikan para Bupati terpilih hasil Pilkada serentak tanggal 17 Febuari 2016 dan juga yang sangat penting adalah bagaimana respont pemerintah pusat dalam menggrend desaian kebijakan otonomi Daerah yang bersifat nasional maupun Otonomi khusus Papua yang bersifat lex spesialis agar dapat mengeliminir Idologi Papua Merdeka. 

Semoga pemberian Otonomi Khusus Papua sebagai alternatif politik dan bukan jawaban atas penyampaian aspirasi politik masyarakat dan rakyat Papua ini dapat memantapkan integrasi poltik di Provinsim Papua dan semakin mensejahterakan rakyat Papua dan bukan menjadi alat politik yang pada suatu ketika akan muncul isu “ O “ (Otonomi) atau “ M “ (Merdeka) dikemudian hari.Semoga!***

*Penulis adalah : PNS Pemda Kota Jayapura dan Alumni Sekolah Pamong Praja.

Read More

Quo Vadis Implementasi Kebijakan Otsus Papua

( Sebuah Kajian Analitik 14 Tahun Perjalanan Otonomi Khusus )

Oleh Frans Pekey *)

TEPATNYA pada tanggal 02 Januari 2016 ini kembali menjadi hari bersejarah perjalanan implementasi 14 tahun kebijakan Otonomi Khusus di Papua, sejak Pemerintah Republik Indonesia mulai memberlakukan Kebijakan Otsus pada tanggal 02 Januari 2002 berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua .  

 Momentum ini menjadi awal dimulainya peradaban baru orang Papua dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bingkai NKRI, karena negara bangsa menjamin dan memberikan kepastian hukum bagi rakyat dan tanah Papua dalam menyelesaikan berbagai konflik di Papua yang berlangsung sejak jaman penjajahan, masa integrasi,  masa orde baru hingga memasuki masa reformasi. Jaminan kepastian hukum tersebut, termaktub dalam penjelasan umum UU No 21/2001 bahwa latarbelakang  pemberian status Otsus bagi Provinsi Papua (kini Provinsi Papua dan Papua Barat) adalah berangkat dari sejarah perjalanan hidup rakyat Papua yang mengalami berbagai keterpurukan dalam bidang politik dan pemerintahan, pertahanan dan keamanan, penegakkan hukum dan demokrasi, ekonomi dan sumberdaya alam, sosial dan budaya. Kesemuanya itu berimplikasi kepada otoritarian politik dan pemerintahan, kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia, diskriminasi hukum dan pembungkaman demokrasi,  kesenjangan ekonomi dan eksploitasi sumberdaya alam    yang massif, keterbelakangan, ketertinggalan dan keterisolasian, serta konflik perbedaan persepsi sejarah integrasi Papua kedalam NKRI.     

 Berkenaan dengan itu, dalam konteks kajian ini  melahirkan sebuah pertanyaan yaitu Bagaimana efektifitas implementasi kebijakan Otsus dan implikasinya bagi rakyat Papua selama 14 tahun? Untuk menjawab pertanyaan dimaksud, penulis mencoba menggunakan 2 (dua) perspektif yaitu :

A. Perspektif Evaluatif 

Perspektif ini ingin melihat dan mengevaluasi kembali 14 tahun perjalanan implementasi kebijakan otonomi khusus dan implikasinya bagi rakyat dan Tanah Papua yang dihimpun dari berbagai sumber, data dan fakta  sebagai berikut :  

1. Aspek Regulasi :  a) Banyak UU, PP, Perpres dan Peraturan Menteri yang tidak mengakomodasi kekhususan Papua, sehingga implementasinya bertentangan dengan UU Otsus Papua, seperti UU Sistem Diknas, UU Kesehatan, UU Perindustrian & Perdagangan, UU Kepegawaian (ASN), UU Kehutanan, UU Pertanahan, dan Peraturan lainnya; b) Masih ada PP, Perdasi, Perdasus dan Peraturan Gubernur yang belum dirumuskan untuk mengatur kekhususan sesuai amanat pasal-pasal dalam UU Otsus Papua, sehingga pelaksanaan Otsus pada aspek tersebut belum berjalan optimal; c) Perda di tingkat Kabupaten & Kota dalam kerangka pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan orang asli Papua dalam berbagai bidang masih kurang dan terabaikan; d) Masih ada beberapa pasal dalam UU Otsus yang belum dilaksanakan, sehingga tidak bermakna bagi rakyat Papua, seperti pasal 2 (2,3) lambang2, pasal 4 kewenangan daerah, pasal 6 (2) badan legislatif, pasal 27 (1, 2) kepegawaian,  pasal 28 partai politik, pasal 32 Komisi Hukum Ad Hoc, pasal 41 penyertaan modal, pasal 45 hak asasi manusia, 46 komisi kebenaran dan rekonsiliasi, pasal 58 bahasa, pasal 61 kependudukan, pasal 65 (1) sosial, dan pasal 78 evaluasi pelaksanaan UU Otsus.   

2. Aspek Kelembagaan : a) Tidak ada lembaga atau institusi yang mengawal, mengevaluasi  dan mensupervisi efektivitas dan kekonstitenan jalannya UU Otsus sebagaimana diatur dalam pasal 78 UU 21/2001, sehingga otsus berjalan tak bertuan. Semua Lembaga yang ada hanya terbatas mengurusi kewenangan dan tugasnya sendiri;  b) Belum dibentuk kelembagaan sesuai amanat UU Nomor 21/2001 yaitu : pasal 45 tentang eksistensi Komnas HAM Papua dan pembentukan Pengadilan HAM Papua dengan KEPPRES demi perlindungan dan penenggakkan HAM rakyat Papua; pasal 46 tentang pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi  (KKR) dengan KEPPRES yang bertugas klarifikasi sejarah Papua  serta merumuskan dan menetapkan langkah-langkah rekonsiliasi di Papua; pasal 32 tentang pembentukan Komisi Hukum Ad Hoc di Papua dengan Perdasi; c) Dalam beberapa aspek  hubungan kerja dan koordinasi antara lembaga Eksekutif, DPRP dan MRP belum seluruhnya seiring sejalan dan masih sarat konflik  kepentingan, benturan penafsiran dan ego lembaga sehingga sering menimbulkan kegaduhan dan kontravensi; d) Eksistensi dan kinerja lembaga MRP tidak berjalan optimal karena pembatasan kewenangan, kemampuan dan kapasitas anggota MRP yang masih rendah serta dukungan penganggaran yang terbatas; e) Pemerintah Provinsi Papua membentuk kelembagaan non Pemerintah di Papua yang cenderung mengambil alih tugas pemerintah dengan menggunakan 10 % dana otonomi khusus yang sangat besar, yang berpotensi penyelewengan penggunaan dana, pemborosan anggaran, duplikasi program dan penganggaran dg instansi teknis, duplikasi kelompok sasaran, serta dapat terjadi ketidakadilan dalam pembagian alokasi dana ataupun pelaksanaan program dan kelompok sasaran. Hal ini dapat berpotensi menimbulkan konflik baru di masa mendatang. 

3. Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Aparatur : a) Amanat UU 21/2001 bahwa Letak Otsus itu berada di Pemprov. Namun hubungan kerja antara Gubernur dengan  Bupati/Walikota tidak mencerminkan atasan dengan bawahan dalam kerangka Otsus, sehingga perlu dilakukan pemberian reward and punishment bagi Kabupaten dan Kota; b) Penyelenggaran Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan di wilayah Pegunungan dan pinggiran perkotaan tidak berjalan optimal dan terabaikan, karena pejabat dan pegawainya cenderung tinggal dan menghabiskan waktu di perkotaan dan luar daerah; c) Penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi, Kabupaten, Kota, Distrik dan Kampung masih dominasi patologi birokrasi seperti tidak disiplin kerja, menghabiskan anggaran, berpikir kepentingan pribadi dan kelompok, pelayanan berbelit-belit, tidak ramah, dll sehingga rakyat belum merasakan layanan pemerintah dan manfaat otsus secara optimal.

4. Aspek Penganggaran : a) Secara global, jumlah dana otonomi khusus yang diberikan Pemerintah kepada Papua belum sebanding dengan kesenjangan ketertinggalan Papua dengan daerah lain, atau tingkat kesulitan dan topografi Papua yang amat sangat berat, serta mahalnya ongkos untuk pengerjaan proyek  di Papua, sehingga secara ekonomis nilai pemanfaatan uangnya menjadi kecil meskipun nominalnya trilyunan; b) Kebijakan pengalokasian anggaran antara Provinsi (20 %)  dengan Kabupaten dan Kota (80%) bertentangan dengan titik berat OTSUS yang ada di Pemerintah Provinsi Papua. Akibatnya Pemprov tidak berkemampuan banyak untuk membiayai program strategis pada bidang-bidang prioritas Otsus itu sendiri. Sementara itu, Kabupaten dan Kota mendapat alokasi dana otsus yang besar, tetapi tidak didukung dengan kapasitas, kesiapan,  mentalitas dan displin birokrat yang rendah sehingga berpotensi manipulasi dan korupsi; c) Masih dijumpai adanya duplikasi program dan penganggaran antara sumber dana otonomi khusus dengan sumber dana lainnya, sehingga berpotensi pemborosan dan penyelewengan anggaran pada Provinsi, Kabupaten dan Kota; d) Ketidakkonsistenan dalam prosentase pengalokasian dana otsus sesuai UU & Perdasus serta peruntukan & pemanfaatan dana Otsus bagi orang asli Papua;  e) Tata cara dan mekanisme dana pemberdayaan masyarakat orang Papua di Kabupaten-Kabupaten masih pendekatan bantuan uang tunai yang berpotensi konsumtif dari pada usaha produktif, sehingga mengarah kepada kepentingan pencitraan pejabat politik dari pada pemberdayaan & kemandirian rakyat; f) Pemanfaatan uang bagi sebagian besar orang Papua dominan konsumtif baik yang positif (kebutuhan keluarga) maupun konsumtif yang negatif (miras, hiburan, seks bebas) yang berakibat pada KDRT, penyakit IMS dan HIV/AIDS.    

5. Aspek Percepatan Pembangunan : Percepatan pembangunan di Papua akan memberi dampak yang positif bagi pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM Papua menurut data BPS dan Bappenas (2013) masih bertengger pada urutan 33 dari 34 Provinsi di Indonesia meskipun dana pembangunan (dana otsus dan dana lain) sangat besar terserap di Papua     selama   14  tahun  Otsus.  Beberapa  fakta   dapat  dirilis : 

 a) Pembangunan  bidang pendidikan : penyediaan sarana dan prasarana semakin membaik, tetapi manajemen pendidikan dan operasional sekolah tidak berjalan optimal (banyak sekolah yang tidak ada guru). Kualitas pendidikan dan mutu kelulusan masih dibawah rata-rata, meskipun dana BOS dan operasional sekolah sudah banyak diberikan. Tidak terjadi percepatan dan masih  konvensional; b) Pembangunan bidang kesehatan :  sarana prasarana semakin meningkat untuk Puskesmas, Pustu dan beberapa RSUD Kabupaten, meskipun lamban pembenahan dan peningkatannya. Aspek kualitas pelayanan dan penyediaan tenaga medis, dokter, obat dan peralatan medik masih dibawah rata-rata sehingga angka kematian masih relatif tinggi di Papua. Tidak terjadi percepatan tetapi bersifat konvensional saja; 

b) Pembangunan bidang ekonomi kerakyatan orang Papua masih sangat memprihatinkan karena kebijakan alokasi anggaran bidang ekonomi sangat kecil serta tidak ada desain dan konsep pembangunan ekonomi yang jelas, tepat dan terukur sehingga ketahanan dan kemandirian ekonomi keluarga orang Papua tidak bertumbuh dan masih tergantung bantuan pemerintah atau pejabat. Akibatnya mayoritas orang Papua masih tidak berdaya untuk berobat sendiri, biaya pendidikan sendiri, berwirausaha,  membangun rumah yang layak, tidak mampu saving & investasi serta tidak berdaya lainnya; 

c) Pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, telekomunikasi, perkantoran, perekonomian berkembang cukup signifikan. Tetapi pembangunan infrastruktur energi listrik, perumahan rakyat dan  air bersih tidak optimal dan masih tertinggal baik di perkotaan maupun pedesaan dan pedalaman Papua. 

6. Aspek Politik dan Keamanan : a) Meskipun Pemerintah dan penyusun UU Otsus tahun 2001 menetapkan Otsus sebagai win win solution konflik Papua, tetapi konflik politik yang berdampak gangguan keamanan di Papua terus terjadi hingga 14 tahun OTSUS. Isu dan kondisi keamanan Papua, baik riil terjadi maupun pengkondisian pihak tertentu  masih menjadi faktor utama penghambat penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, peluang investasi dan iklim usaha. Implikasinya kepada pelayanan publik, ekonomi biaya tinggi, penyerapan tenaga kerja terbatas (pengangguran tinggi); b) Politisasi dan sekuritisasi berbagai isu dan kepentingan pembangunan di Papua, sehingga berdampak negatif dalam upaya percepatan pembangunan; c) Konflik kepentingan politik antara para elit Pusat, Pemda, DPRP, MRP dan DPRD cenderung menimbulkan kegaduhan dan mempengaruhi opini publik (rakyat tradisional), sehingga mudah terprovokasi yang berimplikasi gangguan keamanan daerah; d) Masih terus terjadinya gangguan keamanan (konflik) dengan motif politik, motif ekonomi dan kesejahteraan, motif sosial budaya, motif tuntutan HAM, sehingga terjadi eskternalisasi masalah.

7. Aspek Pengawasan dan Kontrol Sosial : a) Pengawasan internal (Inspektorat) dan eksternal (BPK) atas kinerja pemerintah daerah di berbagai daerah di wilayah pegunungan tidak berjalan optimal dengan berbagai alasan dan kendala, sehingga sulit mengukur capaian kinerja, penyerapan anggaran yang besar serta manfaat dan dampak bagi rakyat di daerahnya; b) Di daerah tertentu ada upaya pengkondisian keamanan pada saat auditor hendak mengaudit ke daerah, sehingga sulit mengungkap jika ada penyelewengan dana maupun akuntansinya. Indikatornya adalah mayoritas kabupaten di Papua beropini Diskleimer bertahun-tahun dan sedikit yang WDP dan WTP  atas kinerja pengelolaan keuangan daerah; c)  Masih lemahnya pengawasan DPRD, kontrol sosial masyarakat maupun LSM atas penyelenggaraan pemerintahan dan penggunaan dana di semua daerah, sehingga tidak terjadi chek and balanced secara maksimal.      

B. Perspektif  Solutif

Jika menghitung-hitung sisa waktu masa otonomi khusus hanya tinggal 11 tahun lagi, maka tidak ada pilihan lain selain melakukan sebuah perombakan dan rekonstruksi secara massif dan kontekstual atas beberapa aspek sehingga tujuan dan manfaat pemberian otsus benar-benar dirasakan dan dinikmati oleh orang Papua.  Beberapa aspek tersebut diantaranya :

1. Aspek regulasi :  a) Pemprov dan DPRP harus mengkonsultasikan kepada Presiden atas berbagai Peraturan perundang-undangan yang tidak mengakomodasi dan bahkan bertentangan dengan jiwa kekhususan dalam UU Otsus; b) Pemprov, DPRP dan MRP segera melakukan evaluasi, verifikasi, inventarisasi dan kajian atas pasal-pasal dalam UU Otsus yang belum dilaksanakan hingga tahun ke 14 ini dan melaporkan kepada Presiden untuk mengimplementasikannya; c) Pemprov dan DPRP perlu segera menyelesaikan perdasus dan perdasi sesuai UU Otsus dan konsisten mengimplementasikannya oleh Pusat, Provinsi, Kabupaten, Kota, Distrik, Kelurahan dan Kampung dan stakeholders lainnya.

2. Aspek kelembagaan : a) Dana otsus yang besar itu harus direncanakan, dikendalikan dan dikelola secara tepat, terukur, transparan dan akuntabel, maka sudah selayaknya dibentuk Badan Pengelola dan Pengendali Ototomi Khusus Papua. Tidak perlu ada lagi lembaga non pemerintah yang mengambil alih tugas pemerintah yang cenderung pemborosan 10 % dana Otsus; b) Pemprov sebaiknya membentuk sebuah Tim atau Lembaga Independen yang bertugas mengawal, mengontrol, mengawasi, mensupervisi  dan mengevaluasi efektifitas pelaksanaan Otsus baik aspek regulasi maupun implementasinya; c) Pemprov, DPRP dan MRP untuk segera mendorong Pemerintah untuk penguatan kelembagaan Komnas HAM Papua, pembentukan Pengadilan HAM dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) sesuai amanat UU Otsus sebagai langkah penyelesaian konflik Papua yang terus terjadi hingga akhir Desember  2015.

3. Aspek pemerintahan dan aparatur : a) Posisi strategis Gubernur dalam kerangka otsus maupun wakil Pemerintah Pusat mestinya dipatuhi oleh Bupati dan Walikota. Gubernur perlu melakukan penilaian yang diikuti dengan pemberian reward dan punishment dalam bentuk kebijakan dan Program; b) Gubernur, Bupati, Walikota harus berkomitmen dan konsisten dalam peningkatan disiplin bekerja aparatur, capaian target dan kinerja Daerah, serta diikuti dengan pemberian reward dan punishment bagi aparatur maupun penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan dan aparaturnya secara memadai.

4. Aspek penganggaran : a)  Apakah Gubernur membentuk Badan Pengelola dan Pengendali Otsus atau tidak serta membentuk Lembaga Independen sebagaimana saya maksud diatas, sebaiknya kebijakan penganggaran Otsus 20 % : 80 % perlu dievaluasi dan realokasi kembali secara proporsional berdasarkan indikator seperti titik berat Otsus di Provinsi,  kondisi daerah,  kemampuan penyerapan dana serta capaian hasil-hasil pembangunan (IPM) daerah; b) Perlu penetapan secara tegas dan transparan mengatur batas kewenangan pembiayaan yaitu Provinsi hanya membiayai program yang besar dan strategis saja pada 4 bidang prioritas Otsus, sedangkan program dan kegiatan lainnya cukup di biayai oleh Kabupaten/ Kota karena banyak sumber dana lain yang diperoleh Kabupaten/Kota untuk membangun.    

5. Aspek percepatan pembangunan : a) Percepatan pembangunan Papua yang berat ini akan terwujud, jika pemimpin daerah dan perangkat SKPD memiliki konsep, kapasitas dan keberanian untuk melakukan terobosan, kreativitas dan inovasi yang mumpuni. Jika membangun secara konvensional atau biasa-biasa saja, maka Papua tetap tertinggal dan mustahil sejajar dengan daerah lain; b) Letak Otsus di Provinsi, maka Pemprov harus bertanggung jawab dalam percepatan pembangunan Strategis di bidang pendidikan (sekolah unggulan, program 1000 doktor, dll) , bidang kesehatan (RS bertaraf internasional, RS Rujukan di 5 wilayah adat, kontrak dokter ahli/spesialis, peralatan canggih, dll)  serta bidang ekonomi rakyat (perkebunan dan pertanian tanaman pangan berbasis potensi dan keunggulan daerah, subsidi angkutan, tata niaga sembako di Papua, investasi daerah jangka panjang, optimalisasi BUMD untuk kemandirian daerah, dll) serta infrastruktur strategis; 

c) Segera memberikan kebijakan penganggaran bidang Perekonomian yang prosentasinya sama atau setara dengan bidang pendidikan, karena orang Papua masih miskin secara ekonomi akibat tidak memiliki penghasilan tetap sebagai basis ketahanan ekonomi keluarga. Karena itu, alokasi anggaran diperbesar, memiliki konsep dan model pemberdayaan ekonomi rakyat yang terencana dan terukur serta pengembangan komoditas unggulan daerah berbasis kerakyatan. Jika ketahanan ekonominya kuat, maka orang Papua akan mandiri dalam pendidikan, kesehatan, berinvestasi dan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya; d) Mengevaluasi capaian hasil pembangunan setiap bidang prioritas Otsus oleh lembaga independen untuk tahapan percepatan pembangunan berikutnya.

6. Aspek politik dan keamanan : a) Pemerintah dan orang Papua segera tinggalkan mainset berkonflik politik dan disintegrasi. Kita semua hanya berpikir dan bertindak dalam sebuah idealisme yang hanya mengorbankan orang Papua sendiri serta menghambat kemajuan pembangunan daerah, pelayanan kesehatan & pendidikan serta roda perekonomian daerah sehingga laju pembangunan tidak sebanding sejalan dengan besarnya dana yang mengalir di Papua. Pihak tertentu selalu memanfaatkan situasi ini untuk mencari keuntungan pribadi atau institusi dengan dalih OPM, KSB, KKB, OTK  dan istilah lain yang diciptakan; b) Sudah saatnya orang Papua harus fokus menjadi Tuan di negeri sendiri melalui kemandirian secara ekonomi, berkarakter dan berjati diri  secara adat dan budaya serta bermoral dan berintegritas secara spiritual dan taat ajaran agamanya; c) Kita perlu menyerukan kepada semua pihak agar hentikan  politisasi  dan  kriminalisasi berbagai isu,  serta meminta agar penyelesaian konflik politik dan hak asasi manusia secara konstitusional. Juga melakukan pendekatan kesejahteraan, bukan pendekatan keamanan dan territorial.

7. Aspek pengawasan : a) Program dan anggaran otsus maupun sumber dana lainnya semata-mata untuk kesejahteraan rakyat di Papua, maka para Auditor, DPRD dan LSM harus melakukan pengawasan dan control yang ketat dan independen dalam rangka transparansi dan akuntabilitas publik; b) Disinyalir masih banyak terjadi penyelewengan penggunaan dana Otsus yang tidak terdeteksi dan terungkap oleh Auditor dan penegak hukum di hampir semua daerah di Papua, walaupun mendapatkan opini diskleimer bertahun-tahun. Karena itu,  Pemprov harus berani membentuk tim pengawas dan penilai Otsus yang kredibel dan independen dalam rangka penilaian efektifitas dan akuntabilitas pengelolaan seluruh dana Otsus di Papua, agar tidak ada lagi oknum tertentu mencari keuntungan pribadi diatas kemiskinan, kepolosan, penderitaan,  air mata dan tetesan darah orang Papua.   

Ingatlah bahwa masa Otsus hanya tersisa 11 tahun. Lebih baik terlambat memulai daripada tidak sama sekali. Lebih baik kita bertindak skarang daripada kita menyesal dan konflik lagi di tahun 2026. Lebih baik kita orang Papua sendiri yang memulai semuanya dari pada menuntut dan mengharapkan orang lain yang melakukannya. Kalo bukan kita orang Papua sendiri siapa lagi yang membangun rakyat dan Tanah Papua. Kalo bukan kita kerjakan saat ini, kapan lagi. Ingatlah pula bahwa jawaban atas semua derita, tangisan dan tuntutan itu tidak akan turun dari langit nan biru, tidak akan keluar dari kedalaman lautan,  serta tidak akan datang dari luar Papua dan belahan dunia lain, TETAPI semuanya berada di tangan kita sendiri dan ada di atas Tanah kita sendiri. Marilah Bangkit untuk Bersatu Pikiran dan Hati Membangun, Bekerja Keras untuk Mandiri dan  Sejahtera,  Menjauhkan diri dari Perbuatan Tercela (Bertobat) serta Meminta Hikmat dan Pertolongan Tuhan dengan Berdoa Setulus Hati. Jika demikian, maka percayalah bahwa harapan dan impian Orang Papua Menjadi Tuan diatas Tanah dan Negerinya Sendiri  BENAR-BENAR akan Terwujud di masa yang akan datang. Semoga!!!.  

_______

* Penulis adalah Pemerhati Masalah Politik, 

Kebijakan Publik, Pemerintahan  dan Sosial. 

Tinggal di Kota Jayapura. 

(Artikel ini pernah dimuat di Harian Cenderawasih Pos - Januari 2016)

Read More

50 tahun Keuskupan Jayapura - Menjadi Gereja yang Berbagi Kasih

Penulis : Neles Tebay*

PERKEMBANGAN  Gereja Katolik di Keuskupan Jayapura dapat diibaratkan dengan pertumbuhan seorang manusia. Pada tahap awal, pertumbuhanya sangat bergantung pada orang tua. Setelah itu, anak berkembang menjadi orang dewasa yang mandiri. Sebagai orang dewasa, dia terdorong untuk membagikan hidupnya demi orang lain melalui karya, sesuai profesinya.

Tahap perintisan

Perkembangan Gereja dimulai dengan tahap perintisan. Pada tahapan ini, Gereja katolik dibawa masuk ke  Tanah Papua oleh misionaris. Para misionaris adalah orang berkulit putih dan berasal dari Eropa. Mereka meninggalkan daerah asalnya, datang secara sukarela ke Tanah Papua, dan memperkenalkan Gereja Katolik kepada penduduk lokal.

 Seorang misionaris masuk ke suatu daerah dan biasanya menetap disitu. Dia mengadakan kontak dan membuka komunikasi dengan masyarakat setempat. Banyak misionaris mempelajari tradisi kebudayaan setempat. Mereka bahkan belajar bahasa lokal hingga bisa berkomunikasi dalam bahasa daerah Papua.

 Dimana pun seorang misionaris berkarya, dia membangun rumah tinggal yang disebut pastoran. Kompleks dimana seorang misionaris tinggal disebut kompleks misi. Gedung Gereja yang dibangunnya disebut Gereja misi. Sekolah Dasar (SD) yang didirikan oleh misionaris disebut SD Misi. Para guru yang mengajar pada sekolah katolik disebut Guru misi. Bengkel yang dikelolah misionaris disebut bengkel misi. Para tukang yang bekerja pada bengkel misi disebut tukang misi. Pesawat Cessna yang diurus oleh para misionaris Katolik disebut pesawat misi. Jonson atau perahu motor yang digunakan oleh para misionaris disebut Jonson misi. Gudang yang dibuka oleh misionaris untuk menjual barang kelontongan disebut gudang misi. Istilah-istilah ini diciptakan bukan oleh para misionaris kulih putih melainkan oleh penduduk setempat. Kita masih mendengar istilah-istilah ini juga pada masa kini, sekalipun para misionaris  kulit putih sudah tidak kelihatan.

 Pengalaman membuktikan bahwa para misionaris tidak hanya memperkenalkan agama Katolik kepada penduduk lokal. Mereka juga mendirikan sekolah Dasar sehingga orang setempat dapat mengenyam pendidikan. Mereka mendatangkan guru-guru SD dari luar Papua seperti Pulau Kei, Sulawesi Utara, Jawa, dan Sumutera Utara. Mereka membangun balai kesehatan. Mereka bahkan membuka lapangan terbang yang beralaskan rumput agar dapat didarati oleh pesawat Cessna.

 Hampir di semua tempat di seluruh Tanah Papua, para misionaris Eropa tampil sebagai pionir pembangunan di segala bidang. Kehadiran dan karya mereka memungkinkan orang Papua berkembang mengikuti perkembangan zaman, dan dapat berkomunikasi dengan orang lain yang berbeda suku, ras, dan agama, serta kewarganegaraan. 

 Banyak Orang Papua tertarik pada ajaran yang diwartakan para misionaris dan menjadi anggota Gereja Katolik. Orang Papua juga menggunakan kemungkinan-kemungkinan baru yang tercipta atau diciptakan oleh para misionaris sehingga, misalnya, orang Papua bisa pergi sekolah diluar daerah asalnya. Perkembangan Orang Papua tidak mungkin tercapai seperti yang kita saksikan pada saat kini tanpa keterlibatan, pelayanan, pengorbanan dari para misionaris.

 Para misionaris berperan aktif baik dalam mengurus pelayanan dalam Gereja maupun dalam melayani masyarakat umum. Orang setempat menerima apa yang diwartakan, diperkenalkan, dan ditawarkan oleh para misionaris. Oleh sebab itu, Gereja katolik pada tahapan ini disebut Gereja misionaris.

 Tahap kemandirian

Memasuki Tahun 1970-an, Gereja Katolik Keuskupan Jayapura bertekad untuk membangun Gereja mandiri. Tekad tersebut diungkapkan dalam moto “Kita semua adalah Gereja”. Dengan mencetuskan moto ini umat katolik bertekad mengurus sendiri pelayanan Gereja dan karena itu mulai meninggalkan ketergantungan pada para misionaris.

 Pada tahap kemandirian ini, anggota Gereja Katolik berperan aktif sebagai subyek yang bertanggungjawab dalam pelayanan Gereja. Untuk memungkinkan partisipasi umat ini, dibentuklah Dewan Pastoral Paroki (DPP). Terkecuali ketua Umum, seluruh kepengurusan DPP diisi oleh wakil-wakil dari umat. Banyak anggota Gereja merelakan diri dengan senang hati untuk melayani Gereja dengan menjadi anggota DPP. Melalui DPP, umat mengurus perayaan ibadah, membangun Gedung Gereja, mengurus berbagai bidang lain seperti pendidikan, sosial ekonomi, penanggulangan HIV-AIDS, dan lain-lain. Mereka mengandalkan kemampuan sendiri dalam mengurus hidup Gereja dan pelayanannya.

 Ruang partisipasi bagi umat telah diperluas dengan membentuk komunitas basis (Kombas) Gereja dalam paroki. Banyak anggota umat kini dapat mengambil bagian dalam pelayanan dan bertanggungjawab atas pertumbuhan Gereja melalui Kombas.

 Menuju Gereja misioner

Gereja Keuskupan Jayapura tidak ingin memusatkan perhatiannya hanya pada dirinya sendiri. Karena sudah mulai mandiri, maka Gereja Katolik mengarahkan perhatiannya ke luar dirinya. Perhatian ke luar ini merupakan ciri khas dari Gereja misioner. Gereja yang bercorak misioner akan memperhatikan dan mendukung perkembangan Gereja di luar daerahnya, bahkan di luar negeri dengan berbagai apa yang dimilikinya.

 Gereja misioner juga memberikan kontribusinya dalam segala bidang demi perkembangan masyarakat umum. Umat Katolik mesti bertanggungjawab bukan hanya atas pertumbuhan Gereja melainkan juga  pada perkembangan masyarakat di seluruh dunia. Oleh sebab itu, Gereja Katolik, baik secara lembaga maupun melalui anggota-anggotanya,  mesti melibatkan diri dalam pembangunan di segala bidang sesuai profesinya, dan berperan aktif pada semua tingkatan baik lokal maupun nasional, bahkan pada level internasional.

 Demi pelayanan masyarakat, Gereja Katolik membangun dialog dan kerjasama dengan semua Gereja Protestan dan semua agama yang ada di Tanah Papua. Menjadi Gereja missioner, Gereja Katolik Keuskupan Jayapura berkomitmen untuk berbagi kasih dengan orang lain tanpa diskriminasi.***

*Neles Tebay adalah Dosen STFT Fajar Timur Abepura

Read More